Warga Kukar Tuntut Implementasi KIP

TENGGARONG. Ratusan warga dan mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Kukar, menuntut pemerintah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Mereka menggelar demo di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kukar, Rabu (25/5).
Dengan kawalan ketat petugas kepolisian, masa menggelar orasi yang menuding matinya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP di Kukar. Ratusan peserta aksi berasal dari sejumlah organisasi seperti Aliansi Pedagang Pasar Malam, Forum Kontraktor Lokal hingga himpunan mahasiswa. Dari titik kumpul masa di kantor Kadinda Kukar di Jalan Jelawat, massa lalu konvoi menuju gedung Diskominfo di kawasan Bukit Biru.
Dalam aksinya, masa membawa sebuah keranda mayat yang dibalut kain hitam sebagai simbol matinya KIP di Kukar. “Matinya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Kukar,” bunyi tulisan di kain kerada tersebut.
Kepala Diskominfo Pemkab Kukar Surif yang kebetulan berada di kantor langsung menemui massa di halaman kantor. Surif juga mempersilahkan perwakilan massa untuk berdialog bersama di dalam gedung Diskominfo. Namun sebelum masuk, massa lebih dulu menggelar orasi secara bergantian.
Dalam orasinya, massa menuding telah terjadi persekongkolan kotor dalam sejumlah proyek pembangunan di Kukar. Massa juga menuding Diskominfo Kukar terlibat persekongkolan tersebut lantaran tidak memberikan infomasi yang gamblang pada masyarakat tentang proses dan tahapan lelang. “Di bawah jembatan, ada patung ular naga, masih dikerjakan, kontraknya sudah habis. Besok misalkan ada kecelakaan, masuk ranah pidanan, SKPD mana yang bertanggung jawab,” teriak koordinator aksi Yunus Ruru.
Puas berorasi dan berdiskusi dengan jajaran Diskominfo, peserta aksi bergerak menuju gedung DPRD Kukar. Di DPRD massa kembali menggelar orsi yang sama. Situasi sempat memanas lantaran para anggota dewan belum bisa menemui pendemo lantaran masih menerima tamu yang lain. Yunus Ruru sempat membawa masuk pengeras suaranya ke lobi ngedung dewan. Beruntung sejumlah anggota dewan yang dipimpin Ketua DPRD Salehuddin akhirnya menemui massa.
Salehuddin juga mempersilahkan perwakilan massa untuk masuk dan menggelar dialog. “DPRD sangat sepakat masyarakat berhak mendapatkan informasi terkait seluruh lembaga yang menggunakan uang negara, baik APBD maupun APBN,” tegas politis Golkar ini.
Bahkan Salehuddin mengaku sepakat dengan penilaian masyarakat bahwa masih banyak SKPD yang belum paham tentang keterbukaan informasi publik. Bahkan PPID belum menjalankan fungsinya dengan baik untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya pada masyarakat. Untuk itu ke depan DPRD Kukar akan mengagas Perda untuk memperkuat pelaksaan KIP di daerah. “PPID masih banyak tidak paham dan tidak menjalankan fungsinya. DPRD selalu ada di samping kalian, kita akan membuat perda tentang KIP,” tegas Salehudin.

Baca Juga:  Perkuat Jajaran, Bawaslu adakan Workshop Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan

 

Dilansir dari radar kaltim