TIDAK ADA DANA ASPIRASI UNTUK ANGGOTA DEWAN

Oleh : Subhan. Pegiat Pattiro Banten Divisi Pelayanan Publik dan Mahasiswa Pasca Sarjana Jurusan Hukum Tatanegara di Untirta Serang-Banten.

Pernyataan anggota Dewan Kota Serang Tubagus Ridwan Akhmad mengatakan sedang melakukan Reses di Kelurahan Penancangan Kota Serang. (ada wacana untuk mengusulkan dana aspirasi. Bentuknya nanti akan dititipkan di SKPD terkait, tapi masing-masing dewan punya hak program, misalnya per anggota dewan punya budget khusus untuk menyerap hasil reses, contohnya: banyak gorong-gorong yang rusak. Kalau diusulkan kan harus ngajuin dulu di Musrenbang, itu lama. Tapi kalau punya dana aspirasi kan dapat langsung ditentukan.).

Maraknya anggota dewan yang terkena sanksi hukum dengan kasus seperti :

  1. Masalah tiba-tiba mengusulkan anggaran program proyek oleh anggota dewan, baik di APBN maupun di APBD yang diluar perencanaan penganggaran keuangan.
  2. Pengusulan program proyek atau kegiatan dewan kepada eksekutif melalui RAPBN dan RAPBD dengan alasan ini adalah hasil reses Anggota Dewa.
  3. Permainan anggota dewan dengan para pengusaha untuk meluluskan angka-angka program proyek APBN maupun APBD.
Baca Juga:  Himbau Masyarakat, Personel Polda Banten Gelar Patroli Dialogis

Pernyataan tersebut pernyataan yang salah menurut saya, jika anggota dewan mempunyai hak budgeting atau hak anggaran. Karena dalam Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang MD3 maupun Undang-undang Pemerintah Daerah tidak ada pasal atau ayat yang menyebutkan Dewan mempunyai Hak budgeting. Hak yang melekat pada anggota DPR/DPRD adalah :

  1. Hak angket,
  2. Hak interpelasi dan
  3. Menyatakan pendapat.

Bisa jadi digunakannya istilah itu dikaitkan dengan tiga fungsi DPRD :

  1. Legislasi,
  2. Anggaran dan
  3. Pengawasan

Saya belum menemukan dalam Undang-undang bahwa anggota dewan memiliki budgeting atau hak anggaran. Saya menyesalkan pernyataan Anggota Dewan Kota Serang untuk mengusulkan dana Aspirasi diluar Perencanaan, jelas hal itu sudah menyalahi Undang-undang. Jika memang hal itu terjadi jelas hal itu akan menjadi temuan BPK. Singkatnya, dalam konteks RAPBN dan RAPBD, anggota DPR-RI dan anggota DPRD hanya punya wewenang untuk memberikan persetujuan atau menolak, dan mengawasi pelaksanaannya. Tidak lebih dan tidak kurang.

Baca Juga:  Aksi Nong Jawara Polda Banten Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 di Pasar Royal Serang

Dalam hal kewenangan memberi persetujuan (atau menolak ataupun menerima) pada usulan APBN maupun APBD yang diajukan oleh Presiden Maupun Kepala Daerah Kepada Anggota Parlemen, sifatnya hanya rasionalitas politis bukan teknokratis. Hal ini dinyatakan oleh pendapat Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013. Persetujuan DPR/DPRD terhadap APBN/APBD tidak mencakup pada pembahasan hingga unit organisasi, fungsi dan program atau satuan tiga. Jadi, DPR/DPRD memfokuskan pada strategi anggaran Negara atau daerah yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan pada teknis angka-angka anggaran Negara dan Daerah. Pertimbangan MK dalam menjalankan fungsi anggaran dalam hal persetujuan dan pembahasan itu untuk memperjelas kedudukan antara cabang kekuasan eksekutif dan legislatif dalam konteks pembagian kekuasaan.

Amanah Undang-undang nomor 17 tahun 2014 atau biasa disebut UU MD3 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi pasal 69 ayat (1) DPR mempunyai fungsi

Baca Juga:  Antar Bacalon Daftar ke KPU, Oknum ASN Diperiksa Bawaslu

a.Legislasi;

b.anggaran; dan

c.Pengawasan.

(2) Ketiga Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar Negri sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pasal 70 ayat (1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ayat (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Ayat (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.