Terus Perbaiki Laporan Keuangan, Pemprov Banten Terapkan E-SP2D

Beritatransparansi.com, SERANG – Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan upaya untuk memperbaiki pelaporan keuangan Pemprov Banten. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov Banten dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten tentu mengacu pada aturan dan standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku.

 
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov Banten adalah menggelar Forum Pembahasan Rencana Kerja Pada BPKAD Banten  yang dihadiri langsung oleh Sekda Banten Ranta Soeharta. Pembahasan Renja tersebut dilakukan guna membuat upaya pemerintah dalam hal ini BPKAD semakin terukur.

 
Kepala BPKAD Banten Nandy Mulya S menjelaskan, selain menggelar renja, salah satu program yang akan dilakukan oleh Pemprov Banten yaitu menerapkan program E-SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana secara elektronik.

 
Selain untuk mempermudah dan membuat sistem semakin transparan, penerapan sistem ini pun sebagai tindak lanjut rencana aksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga:  RELAWAN BRIGADE TAPA ALL OUT MENANGKAN PASLON NOMOR URUT 01

 
“APBD kita ini 10,3 triliun, sedangkan aset 12,7 triliun dan untuk 10,3 triliun itu masuk dalam tata kelola fungsi pengelolaan keuangan,” katanya di sela-sela acara forum renja BPKAD di Hotel Arisu Kabupaten Serang, Selasa (7/3).

 
Menurutnya, penerapan E-SP2D juga untuk mempermudah melihat alur mekanisme pencairan dan pelaporan anggaran perjalanan dinas. “Dari mata rantai alur keuangan pasti ada usulan dari SKPD, usulannya diverifikasi dilihat apakah anggarannya tersedia, sesuai dengan rencana dari SKPD yang dituangkan dalam ROK, kalau ketersediaannya ada baru kita terbitkan SPPD,” katanya.

 
“Pada saat prosedur SPM sampai terbit SPPD dari segi uang di sini, kan kita sedang membuat e-sppd sehingga mana kalau pihak ketiga, SKPD, mau mencairkan di sana ada prosedur administrasi memalui BPKAD,” sambung mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengeloaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang kini melebut menjadi BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah.

Baca Juga:  Bupati Winarti Kembali Salurkan Program BMW TA 2020

 
Dengan begitu, kata Nandy, sistem menjadi terpadu sehingga memudahkan dalam pelaporan. Bahkan, itu bisa mendeteksi jika ada pihak yang mencoba memainkannya atau berniat untuk menyelewengkan. “Nanti itu akan cukup pijit seperti touch screen saja di layar. Sekarang berkas di mana, dari sini ke mana. Jadi apa yang semua sudah by sistem,” katanya.

 
Sementara untuk pengeloaan aset, Nandy mengaku sedang terus melakukan pendataan aset. Khususnya yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi tanah. Namun, karena aset tersebut tercatat di masing-masing OPD, maka pihaknya hanya membantu memfasilitasi percepatan sertifikasinya. “Di sini kita ada 34 sertifikasi itu OPD mana, anggarannya ada dimana, kita bikinkan MoU dengan BPN, kita fasilitasi agar lebih mudah,” katanya.

Baca Juga:  Polsek Sukarame dan Siswa SIP Angkatan 49 Giat Baksos Bagikan Beras Dan Masker

 
Sekda Banten Ranta Suharta menilai aset masih menjadi salah satu temuan dalam pemeriksaan BPK. Karenanya, ia mewanti-wanti agar setiap OPD bisa melakukan pelaporan secara baik. “Selama itu masih kewajaran saya pikir tidak jadi soal, dan ini semakin meningkat,” katanya.

 
Proses pendataan aset ini dilakukan untuk mengejar target wajar tanpa pengecualian. “Makanya saya selalu tekankan untuk selalu ditingkatkan kinerja SKPD dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya,” imbau Ranta.

 
Pemprov Banten, tambah Ranta, saat ini tengah berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek, baik itu bersifat pengelolaan keuangan, laporan, hingga pelayanan masyarakat.

 
Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk sadar pemerintah untuk memeberikan hal terbaik kepada masyarakat yang ada di Provinsi Banten dan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. (ADV)