Tempat Tinggal Warga Pekayon Bekasi Selatan Digusur, Warga: Dasarnya apa?

Foto saat proses penggusuran di Pekayon Kecamatan Bekasi Selatan.
Foto saat proses penggusuran di Pekayon Kecamatan Bekasi Selatan.

Beritatransparansi.com, BEKASI – Penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi tepatnya di Pekayon Kecamatan Bekasi Selatan menyebabkan masalah sosial baru. Berdasarkan Pantauan dilokasi hingga saat ini para warga yang menjadi korban masih terkatung-katung nasibnya.

 

Ada sebagian yang membuat gubuk tenda sekedar untuk bertahan dari panas dan hujan karena tidak memiliki uang untuk menyewa rumah kontrakan, sebagian lagi menyewa rumah kontrakan petak disekitar lokasi gusuran dan masih berharap ada tanggungjawab dari Pemerintah Kota Bekasi yang telah menggusur rumah mereka.

 

Menurut Agus Rihat P. Manalu, praktisi hukum yang juga aktivis ’98 menjelaskan bahwa penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi itu tidak berdasar dan cacat hukum.

Baca Juga:  Bupati Winarti Kembali Salurkan Program BMW TA 2020

 

“Pemerintah untuk melakukan penertiban harus ada dasar, bukan hanya menggunakan perda-perda tentang penertiban bangunan liar dan lain sebagainya tetapi juga harus melihat aspek kenapa mereka bertempat tinggal dan siapa pemilik lahan yang mereka tempati? Juga harus ada solusi paling tidak mereka yang digusur itu mau direlokasi kemana?,” ujar Agus kepada wartawan, Senin (28/11/2016).

 

“Mereka, yang digusur itu tidak liar karena memiliki dasar kenapa mereka bertempat tinggal disana, saya sudah ke lokasi dan berdialog langsung dengan warga disana dan memeriksa dokumen-dokumen yang dimiliki warga, mereka menuntut ganti rugi atas bangunan milik mereka yang digusur.” ujar Agus.

 

Berdasarkan data, tambah Agus, warga yang digusur tersebut menempati lahan milik Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Lahan Sementara (SIPLS) dengan membayar kompensasi berupa uang sewa lahan.

Baca Juga:  RELAWAN BRIGADE TAPA ALL OUT MENANGKAN PASLON NOMOR URUT 01

 

Warga memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Lahan Sementara (SIPLS) dan membayar uang sewa kepada Perum Otorita Jatiluhur (POJ), itu artinya hubungan hukum yang terbentuk adalah antara warga dengan POJ selaku pemilik lahan.

 

“Sampai hari ini saya belum melihat ada surat atau mandat dari POJ ataupun Kementrian PUPR selaku pemilik lahan yang meminta atau memberikan perintah kepada Pemkot Bekasi untuk melakukan penertiban dan penggusuran terhadap bangunan warga diatas lahan miliknya, lantas atas dasar apa penggusuran itu dilakukan? itu sebabnya penggusuran menjadi cacat hukum karena lahan yang digusur itu adalah lahan milik Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).” Kata Agus menjelaskan. (bt/red)

Baca Juga:  Polsek Sukarame dan Siswa SIP Angkatan 49 Giat Baksos Bagikan Beras Dan Masker