Tata Cara Mengajukan Permohonan Informasi Publik

Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat maupun tingkat daerah masyarakat kesulitan mendapatkan informasi.

Dalam menwujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat diertanggungjawabkan butuh pengawalan dari masyarakat agar tingkat korupsi dapat diminimalisirkan apabila seluruh pejabat publik berani terbuka dalam hal pengelolaan anggaran baik APBN maupun APBD,

Masyarakat masih belum banyak menyadari bahwa Hak atas mendapatkan informasi itu dilindungi oleh Konstitusi

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sebagaimana diatur didalam pasal 4 ayat (1) UU KIP.

Dalam UU KIP ada informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala, wajib diumumkan secara Serta Merta, dan wajib tersedia Setiap Saat oleh Badan Publik agar masyarakat dapat mengakses dan mengawasi jalannya roda pemerintahan.

Siapa saja yang dapat meminta informasi publik? Dan bagaimana tata cara memperoleh Informasi Publik tersebut?

Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Jadi siapapun dapat mengaksesnya selama Pemohon adalah warga Negara Indonesia.

Informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah bisa dapat diakses oleh masyarakat karena UU KIP menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik demi terciptanya pemerintahan yang transparan.

Berikut bagan tata cara memperoleh informasi publik

 

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

 

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

 

Pasal 22

(1)     Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

(2)     Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(3)     Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

(4)     Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5)     Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

(6)     Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7)     Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

  1. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  2. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  3. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  4. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  5. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
  6. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  7. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8)     Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

(9)     Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.