Mengubah Wajah Kumuh: Strategi Adaptif Pemerintah Menuju Kota Layak Huni
Kawasan kumuh bukan sekadar masalah estetika perkotaan, melainkan cerminan kompleksitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemerintah Indonesia, dengan visi menciptakan kota yang inklusif dan layak huni, menempatkan penanganan kawasan kumuh sebagai prioritas utama melalui serangkaian strategi adaptif dan terpadu.
Pendekatan yang diambil pemerintah bersifat multi-dimensi, tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Strategi utamanya meliputi:
-
Peningkatan Kualitas Lingkungan (In-situ Upgrading): Ini adalah pendekatan yang paling sering diterapkan, yaitu memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dasar di lokasi kumuh yang ada. Meliputi penyediaan air bersih, sanitasi layak, drainase, jalan lingkungan, penerangan, hingga penataan ruang terbuka hijau. Tujuannya agar warga tetap dapat tinggal di lokasi semula dengan fasilitas yang lebih baik, meminimalkan dislokasi sosial.
-
Relokasi dan Pembangunan Hunian Baru: Apabila kondisi lahan dan lingkungan di kawasan kumuh sangat tidak memungkinkan untuk diperbaiki (misalnya rawan bencana atau berada di atas aset vital), pemerintah melakukan relokasi. Warga dipindahkan ke hunian yang lebih layak, seperti rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) atau permukiman baru yang terencana, lengkap dengan fasilitas sosial dan akses ke mata pencarian.
-
Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Lokal: Penanganan kumuh tidak akan berkelanjutan tanpa partisipasi aktif warga. Pemerintah mendorong pembentukan kelompok kerja masyarakat (Pokja) untuk terlibat dalam perencanaan dan pengawasan. Selain itu, program pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga digalakkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi warga, sehingga mereka memiliki kemandirian finansial dan tidak kembali terjerumus dalam kemiskinan.
-
Kemitraan Multi-Pihak: Penanganan kumuh membutuhkan sumber daya dan keahlian yang besar. Pemerintah aktif menjalin kemitraan dengan sektor swasta (melalui program CSR), organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, dan lembaga internasional. Kolaborasi ini mempercepat implementasi program, memperluas jangkauan, dan menghadirkan inovasi solusi.
-
Penataan Regulasi dan Kepastian Hukum Lahan: Aspek legalitas lahan seringkali menjadi akar masalah kawasan kumuh. Pemerintah berupaya menata regulasi terkait tata ruang, perizinan, dan sertifikasi lahan untuk memberikan kepastian hukum kepada warga. Ini penting untuk mendorong investasi dan memastikan keberlanjutan program pembangunan.
Strategi-strategi ini dijalankan secara holistik, mengintegrasikan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Tujuannya jelas: mengubah kawasan kumuh menjadi lingkungan hunian yang layak, sehat, produktif, dan berkelanjutan, demi mewujudkan kota yang benar-benar menjadi rumah bagi seluruh warganya.
