SISTEM PERADILAN INDONESIA

Hukum dan peradilan.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikian bunyi pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah amandemen. Sebelumnya istilah tersebut hanya terdapat dalam penjelasan UUD 1945 : Negara Indonesia berdasarkan hukum ( Rechtstaat ) bukan berdasarkan kekuasaan (Machstaat). Konsekwensinya semua warga Negara harus dipersamakan kedudukannya dimata hukum dan pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia harus taat dan tertib hukum tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu.

Pengertian hukum itu sendiri ternyata tidak satu definisi, ada beberapa pendapat Sarjana yang memberikan arti hukum sebagai berikut :

Menurut Ensiklopedi Indonesia, Hukum diartikan sebagai “rangkaian kaidah, peraturan, tata aturan baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat”

Utrecht : “ Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karna itu harus di taati oleh masyarakat”

Prof. Mr.E.M.Meyers dalam bukunya “de algemene begrippen van het burgerlijk recht”:

“ Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukan kepada tingkahlaku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya”.

Leon Duguit : Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaan nya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentinggan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap ornang yang melakukan pelanggaran itu”.

Dari segi bentuknya dikenal adanya :

  1. Hukum Material

Yaitu hukum yang membuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh : Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang dll.

  1. Hukum Formal

(Hukum Proses atau Hukum Acara ) yaitu hukum yang membuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caran melaksanakan dan mempertahankan hukum material ataupun peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan seswatu perkara kemuka pengadilan dan bagaimana cara-cara Hakim memberi putusan. Contoh : Hukum Acara Pidana, dan Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Pidana, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan Hukum Pidana Material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara mengajukan sesuatu perkara pidana kemuka pengadilan Pidana dan bagaimana cara Hakim Pidana memberikan putusan. Hukum acara perdata adalah peraturan-peraturah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan Hukum Perdata Materil dan atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara perdata kemuka Pengadilan Perdata dan bagaimana caranya Hakim perdata memberikan putusan.

Adapun Tujuan Hukum Itu Sendiri Adalah :

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Prof.R.Subekti, SH. (“ Dasar-Dasar Hukum Dan Pengadilan “) :

“ Bahwa Hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang pada pokok nya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya”. Dengan cara menjalankan Keadilan dan Ketertiban.

Definisi peraturan menurut R.J Van Apeldoorn : “ Peradilan adalah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepantinagn dalam perkara maupun menjadi pihak dalam perkara itu, tetapi berdiri diatas perkara itu. Hakim bersetatus sebagai aparat yang bertugas menerapkan peraturan terhadap perselisihan”.

Menurut Van Praag : “Peradilan adalah pemutusan berlakunya suatu aturan hukum pada suatu peristiwa yang konkret berkaitan dengan adanya suatu perselisihan”.

Menurut G Yellinek : “Peradilan adalah memasukkan perkara-perkara yang konkret dalam suatu norma yang abstrak dan kemudian perkaranya diputuskan”.

  1. Tentang Kekuasaan Kehakiman

Untuk menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara untuk mencari keadilan dalam penegakan hukum, maka lahirlah kekuasaan kehakiman yang mengawal dan menginplementasikan sistem peradilan yang berlaku di Indonesia.

Adapun undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menggantikan undang-undang No.14 Tahun 1970. Menurut Pasal 1 Undan-Undang Nomor 4 tahun 2004 menyatakan : “ kekuasaan kahakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia

Pasal 10 :

(1). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dinawahnya, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

(2). Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tatausaha Negara.

Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata, maupun perkara pidana. Peradilan umum terdiri dari :

  • Pengadilan Negeri
  • Pengadilan Tinggi dan
  • Mahkamah Agung.