Sertifikasi Pendeta, Pengkhotbah, Pure dan Vihara

Amas Tadjuddin saat memberikan pemaparan pada kegiatan bertema Cipta Kondisi Damai Serang Madani Merawat Indonesia Berdaulat tingkat Kota Serang Tahun Anggaran 2017, di Gedung RM Sari Banten Jln K.H. Sochari Kidang Kota Serang, Kamis (9/2/17).
Amas Tadjuddin saat memberikan pemaparan pada kegiatan bertema Cipta Kondisi Damai Serang Madani Merawat Indonesia Berdaulat tingkat Kota Serang Tahun Anggaran 2017, di Gedung RM Sari Banten Jln K.H. Sochari Kidang Kota Serang, Kamis (9/2/17).

Beritatransparansi.com, Serang – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Serang menggelar kegiatan yang bertema Cipta Kondisi Damai Serang Madani Merawat Indonesia Berdaulat tingkat Kota Serang Tahun Anggaran 2017, di Gedung RM Sari Banten Jln K.H. Sochari Kidang Kota Serang, Kamis (9/2/17).

 

Seminar menghadirkan narasumber Amas Tadjuddin pemerhati sosial keagamaan dan DR H Asnawi Sarbini, akademisi Untirta Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Serang.

 

Dalam pemaparannya, Amas Tadjuddin mengatakan bahwa terkait rencana pemerintah yang akan melakukan sertifikasi terhadap khotib dan juru dakwah, sebaiknya dilakukan juga sertifikasi terhadap aktivis gereja, pure, vihara, agar tidak menimbulkan fitnah bagi kehidupan kebangsaan dalam rangka merawat indonesia berdaulat.

 

“Sertifikasi khotib dan juru dakwah ditolak oleh ormas-ormas islam di kota Serang, hal tersebut sangat beralasan, karena situasi kebangsaan yang sedang carut marut, momen waktu yang tidak tepat,” ujar Amas dihadapan 150 peserta dari unsur tokoh agama-agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu.

 

“Kenapa sertifikasi hanya ditujukan kepada umat islam? padahal pendeta, romo, biksu, biarawati juga perlu disertifikasi untuk merawat indonesia berdaulat,” pungkasnya.

 

Sekretaris Umum MUI ini juga berharap kasus Ahok yang menimbulkan kegaduhan tidak terulang di tempat lain.

 

“pun demikian berkaitan dengan isu pendataan ulama,  kiyai,  ustadz,  guru ngaji,  oleh kepolisian menimbulkan keresahan masyarakat,  ini harus dijelaskan oleh Kapolri, ada apa ini semua, kenapa juga tidak dilakukan pendataan terhadap tokoh tokoh agama katolik, protestan, hindu, budha, konghucu, yahudi, dan lain-lain, sehingga tidak menimbulkan syak wasangka bagi masyarakat,” tambahnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Dr. H. Asnawi Sarbini mengatakan bahwa kerukunan umat beragama sebagai modal utama menuju Indonesia Berdaulat, isu sensitip yang paling mudah diprovokasi adalah isu SARA untuk menggoyang kedaulatan bangsa.

 

“Oleh karena itu saya berharap warga masyarakat jangan sampai terprovokasi termasuk ikut demo-demo yang tidak jelas asal usulnya,” terangnya.

 

Diketahui, pada kegiatan tersebut dihadiri oleh 150 peserta dari unsur tokoh agama-agama yaitu Islam, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, diantaranya KH Mahmudi Ketua Umum MUI Kota Serang, KH Rahmatullah Ketua DMI, KH Hidayatullah HS Ketua FSPP, KH Suhaimi Ibn Saba Ketua FPK, Pendeta Andronikus Ramidjan, Pendeta Sanjaya, Ateng Ginarto dari Unsur tokoh Budha dan I Wayan Subudiarta mewakili Hindu. (tob/red)