Sejarah dan Pengertian Lembaga Pembiayaan

A. Sejarah Lembaga Pembiayaan

Dimulai sejak tahun 1974, berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yaitu: Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan RI tanggal 7 Februari 1974, tentang “Perizinan Usaha Leasing”.

  1. Tahun  1984 : Perusahaan Leasing berjumlah 48 perusahaan
  2. Tahun 1988 : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 menjelaskan Pengertian mengenai Lembaga Pembiayaan.

 

Baca Juga: Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi

Baca Juga: Perbedaan Hukuman Mati, Hukuman Penjara Seumur Hidup dan Hukuman Penjara 20 Tahun

Baca Juga: Cara Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia

 

Kaitan “Pembiayaan” dalam lingkup yang lebih luas dikenal dengan istilah umum”Perkreditan” dimana pada awal timbulnya kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “CREDERE” yang mempunyai arti“KEPERCAYAAN”. Disebut demikian karena pada awalnya kredit ini dilakukan berdasarkan kepercayaan dari pemilik dana pada pihak yang memerlukan dana. Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat.

 

Dalam hal ini dipandang perlu oleh pemerintah dalam pembangunan dan dukungan hukum yang lebih berkualitas, beberapa Keputusan Presiden yang dicabut / diganti sampai Peraturan Presiden yang berlaku saat ini tentang Lembaga Pembiayaan , sebagai berikut :

  1. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988 ( dicabut )
  2. Keputusan  Presiden  Nornor  61  Tahun  1988 (dicabut )
  3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009                                                                                                                                                                                             B. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Menurut kepres No.61 TAHUN 1988 dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur :

  1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
  2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
  3. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.
  4. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.
  5. Tidak menarik dana secara langsung.
  6. Masyarakat, Yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.

Selain itu juga Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

 

C. Peranan lembaga pembiayaan

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang lebih penting, yaitu sebagi salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut diatas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.

 

D. Perbedaan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Perbankan

No. Lembaga Pembiayaan Lembaga Perbankan
1. Dalam pelaksanaan kegiatannya tidak memungut dana dari masyarakat. Dana bersumber dari masyarakat.
2. Menyediakan dana atau barang modal. Hanya menyediakan modal finansial.
3. Kadang kala tidak memerlukan jaminan. Selalu disertai dengan jaminan.
4. Biasanya memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Memberikan tingkat suku bunga yang lebih rendah.
5. Tidak dapat menciptakan uang giral. Dapat menciptakan uang giral.
6. Pengaturan, perizinan, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh departemen keuangan. Pengaturan, perizinan, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia (UU No. 10 Tahun 1998), selanjutnya dialihkan kepada lembaga pengawas jasa keuangan sesuai UU No. 23 Tahun 1999.

 

E. Kedudukan Lembaga Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan di Indonesia merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat sub-sub sistem yang secara garis besarnya sub sistem itu terbagi menjadi dua yakni Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Dimana Lembaga Keuangan Bank masuk dalam otoritas Bank Indonesia yang selanjutnya dapat di klasifikasikan sebagai Bank Umum, Bank Syariah, dan BPR, sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi otoritas Departemen Keuangan, bidang-bidang usahanya adalah pengadaian, pasar modal, dana pensiun, asuransi dan lembaga pembiayaan.

 

F. Perusahaan Pembiayaan

Menurut Perpres No. 84/PMK.012/2006, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank  yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi :

  1. Sewa Guna Usaha (Leasing)

Istilah lain dari Sewa Guna Usaha yaitu “leasing”, dimana leasing itu berasal dari kata lease (inggris) yang berarti menyewakan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha ( Leasing ), leasing  adalah  kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa gunausaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.  Sedangkan Barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh Lessee. Barang modal pada hal ini berdasarkan pada pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Unsur-unsur berdasarkan pengertian Leasing di atas, terdiri dari beberapa elemen di bawah ini, yaitu :

  1. Pembiayaan perusahaan

Pembiayaan ini tidak dilakukan dalam bentuk sejumlah dana tetapi juga dalam bentuk peralatan atau barang modal yang akan digunakan

  1. Penyediaan barang-barang modal

Biasanya penyediaan barang modal dilakukan oleh supplier yang di bayar oleh lessor untuk keperluan lessee

  1. Jangka waktu tertentu

Jangka waktunya sejak diterimanya barang modal sampai perjanjian sewa guna usaha berakhir

  1. Pembayaran secara berkala

Lessee membayar harga barang modal kepada lessor secara angsuran

  1. Adanya hak pilih (option right)

Pada akhir masa leasing, lessee mempunyai hak untuk membeli barang modal tersebut

  1. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama

Nilai barang modal pada akhir sewa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh lessor dengan lessee pada awal masa sewa guna usaha

  1. Adanya pihak lessor
  2. Adanya pihak lessee

sumber