Rumor bentrokan agraria serta hak publik adat

Bara di Tanah Adat: Mengurai Rumor Bentrokan dan Suara Hak Publik yang Terpinggirkan

Rumor bentrokan agraria kerap menjadi bara dalam sekam di berbagai wilayah Indonesia. Bukan sekadar desas-desus kosong, rumor ini seringkali tumbuh dari konflik laten yang dipicu oleh tumpang tindih klaim, penguasaan tanah adat yang sah namun tak diakui, serta ketidakadilan struktural dalam kebijakan pertanahan. Di balik setiap potensi konflik, tersembunyi perjuangan panjang masyarakat adat untuk mempertahankan hak-haknya.

Akar Konflik: Hak Adat yang Terabaikan

Inti dari persoalan ini adalah pengabaian terhadap hak-hak publik adat. Hak ini melampaui sekadar kepemilikan tanah; ia adalah fondasi identitas, budaya, spiritualitas, dan keberlanjutan hidup masyarakat adat. Hak publik adat mencakup:

1. Hak Ulayat: Hak atas tanah dan sumber daya alam yang dikelola secara komunal berdasarkan hukum adat.
2. Hak Menentukan Nasib Sendiri (Self-determination): Hak untuk mengatur diri sendiri, mengembangkan sistem sosial, ekonomi, dan budayanya tanpa intervensi.
3. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat: Karena merekalah penjaga ekosistem yang paling utama.
4. Hak Partisipasi: Hak untuk dilibatkan dalam setiap keputusan yang berdampak pada wilayah dan kehidupan mereka.
5. Hak Keadilan Restoratif: Hak untuk mendapatkan pemulihan jika terjadi pelanggaran atau kerugian.

Ketika hak-hak fundamental ini diabaikan, direbut paksa, atau tidak diakui oleh negara demi kepentingan investasi atau pembangunan, ketegangan tak terhindarkan. Rumor bentrokan pun menjadi manifestasi dari frustrasi dan perlawanan terhadap ketidakadilan.

Mencegah Bara Menjadi Api

Membiarkan rumor bentrokan agraria berkembang tanpa penanganan serius berarti membiarkan bara menjadi api yang membakar keadilan sosial dan demokrasi. Untuk mencegah eskalasi konflik, langkah krusial adalah:

• Pengakuan Tegas: Negara wajib mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak ulayat, melalui regulasi dan peta wilayah adat yang jelas.
• Dialog dan Mediasi: Membangun ruang dialog yang setara antara semua pihak (masyarakat adat, pemerintah, korporasi) dengan mediasi independen.
• Penegakan Hukum Berkeadilan: Menindak tegas pelaku perampasan tanah dan kekerasan, serta memastikan keadilan bagi korban.
• Reforma Agraria Sejati: Melaksanakan reforma agraria yang bukan hanya bagi-bagi sertifikat, tetapi juga mengembalikan hak-hak agraria masyarakat adat yang terampas.

Suara hak publik adat bukanlah ancaman, melainkan seruan keadilan. Hanya dengan menghormati dan memenuhi hak-hak inilah kita dapat meredam bara di tanah adat, mencegah bentrokan, dan membangun Indonesia yang adil dan berkelanjutan bagi semua.