Ribuan Massa Buruh Banten Duduki KP3B, Ini Tuntutannya..

Beritatransparansi.com, SERANG – Ribuan buruh mengatasnamakan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Gabungan Buruh se-Provinsi Banten menduduki gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (17/11/2016).

 

Berdasarkan pantauan beritatransparansi.com, massa aksi berorasi di atas mobil kendaraan terbuka dan banyak yang menaiki bangunan yang bertuliskan KP3B, juga terlihat pagar bagian depan KP3B rusak pasalnya massa aksi memaksa masuk kedalam.

 

Tidak hanya itu, bahkan sempat terjadi ketegangan antar sesama serikat buruh, ada yang melemparkan botol air mineral ke arah beberapa kelompok yang ingin hendak pulang. Namun kejadian itu dengan cepat Petugas yang berada dilokasi berhasil melerai supaya tidak terjadi kerbutan yang lebih besar.

 

Pada aksi tersebut, Perwakilan buruh melakukan audiensi dengan pihak Pemprov Banten di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

 

Berikut beberapa tuntutan dari buruh:

  1. Menuntut agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Nata Irawan tidak menghiraukan surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) tertanggal 16 Oktober lalu yang meminta kepada semua kepala daerah di Indonesia untuk memutuskan UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 78 tahun 2015.

 

  1. Keputusan UMK oleh Plt Gubernur Banten mengacu pada Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 dan memutuskan berdasarkan rekomendasi semua Bupati/Wali Kota se Provinsi Banten.

 

  1. Menuntut pemerintah untuk menghapuskan sistem kerja kontrak, outsourching dan pemborongan pekerjaan.

 

  1. Menuntut agar pemerintah melakukan standarisasi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Banten.

(bt/red/)