PWHC Minta Kapolri Usut Tuntas Oknum Polisi Yang Pukuli Wartawan Saat Demo!

BeritaTransparansi.co.id, Cilegon – Pokja Wartawan Kota Cilegon (PWHC) gelar aksi solidaritas untuk para wartawan yang dapat perlakukan kekerasan dan tidak menyenangkan dari aparat kepolisian dan beberapa mahasiswa saat meliput kegiatan demo tolak RUU KPK dan RKUHP belakangan ini.

PWHC yang turun aksi ini berasal dari berbagai media. Mulai dari media cetak, online, dan elektronik yang berada di Kota Cilegon.

Mereka mengecam kekerasan terhadap Jurnalis yang dilakukan oleh oknum polisi saat unjuk rasa mahasiswa di Makassar, Jakarta dan beberapa daerah lainya. Dalam orasinya, wartawan pun membakar spanduk dan mengumpulkan id card nya.

Salah seorang koordinator aksi, Muhammad Iqbal meminta kepada petinggi Polri, Jendral Tito Karnavian untuk mengusut tuntas oknum polisi yang melakukan aksi kekerasan terhadap para jurnalis.

Baca Juga:  Bentuk Kepedulian BNN Provinsi Banten Ditengah Pandemi Covid-19

“Jangan hanya permintaan maaf! Ini murni pidana tindak kekerasan secara bersama-sama. Tidak boleh alasan kemitraan sehingga tindakan kekerasan dan pelecehan wartawan tidak diselesaikan secara hukum,” kata Iqbal dalam orasinya di bundaran HiglandPark Cilegon.

Iqbal wartawan detikcom saat melakukan orasi di bundaran highlandpark Cilegon

Iqbal pun meminta Kapolri mencopot oknum aparat kepolisian yang brutal melakukan kekerasan terhadap wartawan.

“Jangan ada lagi kekerasan kepada wartawan, ini bentuk solidaritas kami terhadap rekan se-profesi,” jelasnya.

Ketua PWHC Ronald Siagian juga mengecam tindakan yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi yang menganiaya tiga jurnalis di Kota Makassar.

Menurutnya, jurnalis dalam menjalankan tugasnya ini telah dilindungi UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga jurnalis yang bertugas wajib dilindungi, bukan malah mendapatkan kekerasan.

Baca Juga:  Polsek Waringinkurung Kawal 6 Lokasi Pembagian BLT

“Wartawan dalam melakukan pekerjaanya dilindungi oleh UU No 40 tahun 1999 tentang pres. Jadi, polisi tidak boleh melarang wartawan dalam melaksanakan tugasnya dalam meliput,” lantang Ronal. (OKI)