Perusahaan Tambang India Gugat Indonesia Senilai US$581 Juta

Beritatransparansi.com, Jakarta, Perusahaan tambang dari India yang bernama India Metals and Ferro Alloys Limited (IMFA) menuntut ganti rugi dari pemerintah Indonesia senilai US$ 581 juta alias Rp 7,55 triliun (dengan asumsi kurs dolar Rp 13.000) pasalnya menurut IMFA telah terjadi tumpang tindih lahan Izin Usaha Pertambangan. Pemerintah Indonesia harus berhadapan dengan IMFA di Permanent Court of Arbitration.

Seperti yang dilansir dari detik.com kasus ini berawal dari pembelian PT Sri Sumber Rahayu Indah (SSRI) oleh IMFA pada 2010. SSRI memiliki IUP untuk batu bara di Barito Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kemudian IMFA merasa rugi karena telah menggelontorkan uang US$ 8,7 juta untuk membeli SSRI, akibat tak bisa melakukan penambangan karena ternyata IUP di lahan seluas 3.600 hektar yang dimiliki SSRI tidak CnC. IUP mereka tumpang tindih dengan IUP milik 7 perusahaan lain.

Baca Juga:  Dapat Order Fiktif, Personel Yanma Polda Banten Bantu Pengemudi Ojol

Menurut perhitungan IMFA, potensi pendapatan mereka hilang (potential loss) akibat tidak bisa menambang batu bara ditambah investasi yang sudah mereka keluarkan mencapai Rp 7,55 triliun.

Lalu langkah apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia?

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono mengatakan saat ini pemerintah sedang mengusahakan penunjukkan jasa lawyer yang bisa mewakili pemerintah, hal ini disampaikan Bambang pada dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Bambang menyatakan pihaknya juga melakukan pendekatan dengan para pemilik IUP yang lahannya tumpang tindih dengan IUP milik IMFA. Sebagian dari pemilik IUP sudah bersedia menciutkan lahannya supaya tak lagi bertubrukan dengan lahan IMFA.

Baca Juga:  Lebaran ke 2, Pantai Anyer Sepi

Bambang juga berharap permasalahan tumpang tindih lahan pertambangan ini dapat diselesaikan tanpa melalui jalur hukum.

“Pemerintah juga melakukan pendekatan kepada pemilik IUP yang tumpang tindih (dengan IMFA). Dari 5 perusahaan, 4 perusahaan sudah bersedia menciutkan wilayah. Yang 1 perusahaan minta ganti wilayah. Ini sedang kita coba,” tutupnya (bt/detik)