Perjuangkan Nasib Guru PAUD Nonformal

BeritaTransparansi.co.id, Cilegon – Tetap memperjuangkan nasib ratusan guru PAUD non formal di Kota Cilegon agar bisa sejajar dengan guru formal lainnya. Tuntutan para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal untuk dapat setara dengan guru formal nampaknya tidak berjalan mulus. 

Lantaran, Makahamah Konstitusi (MK) menolak mengabulkan revisi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terkait definisi dan kriteria guru PAUD.

Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kota Cilegon Eti Kurniawati mengatakan pihaknya sangat memperjuangankan nasib ratusan guru PAUD non formal di Kota Cilegon agar bisa sejajar dengan guru formal lainnya.

“Saya pribadi selaku ketua Himpaudi akan terus memperjuangkan guru pendidikam anak usia dini dari lembaga nonformal. Karena apa?  nasih mereka (guru non formal) ini jelas seperti guru formal lainnya,” kata Eti, Senin (09/03/2020).

Eti mengatakan, jika dilihat dari segi kompetensi, guru PAUD formal maupun nonformal tidak ada bedanya. Semua setara sama-sama meningkatkan mutu pendidikan.

Baca Juga:  KI Kalbar Studi Banding ke KI Banten Bicarakan Soal PSI

“Yang membedakan itu hanya tunjangan sertifikasi saja. Kalau guru PAUD formal kan mendapat Tunjungan sertifikasi, nah kalau guru PAUD nonformal hanya dapat tunjangan profesi aja,” sambungnya. 

Ia mengatakan bahwa di setiap kecamatan jumlahnya berbeda. “Kalau untuk PAUD nonformal terbanyak dari Kecamatan Citangkil 28 sekolah, Kecamatan Ciwandan 22 sekolah dan Kecamatan Jombang 19 sekolah,” terang Eti.

Saat disinggung mengenai honor, pihaknya mengaku bahwa honor yang diterima oleh para guru pendidik ini sebesar Rp 450 ribu yang diberikan per triwulan.

“Honor mereka (guru PAUD nonformal) langsung di transfer ke rekening para guru. Saya sih berharap, meski nasib mereka belum ada titik terang dari pemerintah pusat, para guru PAUD nonformal tetap menjalankan tugasnya guna meningkatkan mutu pendidikan di Kota Cilegon,” kata Kasi PTK Paud dan Pendidikan Nonformal pada Dindik Kota Cilegon ini. 

Baca Juga:  Menpan RB Resmikan Mall Pelayanan Publik Pemkab Tulangbawang

Diketahui data guru PAUD nonformal di Kota Cilegon sebanyak 974 guru. Guru PAUD nonformal yang diajukan honor oleh Himpaudi Cilegon sebanyak 948 orang, guru PAUD nonformal yang mendapat honor sebesar 907 dan guru PAUD yang belum dapat honor sebesar 41 orang.

Sedangkan untuk jumlah lembaga PAUD yang ada di Kota Cilegom sebanyak 142 lembaga PAUD nonformal. Total ini terdiri dari 8 kecamatan se-Kota Cilegon. Kecamatan Jombang sebesar 19 sekolah, Kecamatan Cilegon 10 sekolah, Kecamatan Citangkil 28 sekolah, Kecamatan Pulomerak 18, Kecamatan Ciwandan 22 sekolah, Kecamatan Grogol 11 sekolah, Kecamatan Purwakarta 16 sekolah dan Kecamatan Cibeber 18 sekolah.

Saat ditanya apakah Himpaudi mendapatkan dana hibah dari Pemkot Cilegon, pihaknya mengaku bahwa Himpaudi selama ini tidak menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Cilegon. 

Baca Juga:  KI Kalbar Studi Banding ke KI Banten Bicarakan Soal PSI

“Kita (Himpaudi) tidak dapat dana hibah, mengajukan juga tidak,” tegas Eti. 

Walaupun tidak tidak mendapatkan dana hibah, pihaknya memilih Iebih fokus pada peningkatan mutu, perjuangan nasib dan kesejahteraan guru PAUD. “Kita fokus pada peningkatan mutu guru-guru PAUD,” tuturnya. 

Eti Kurniawati yang dipercaya untuk memimpin Himpaudi hingga dua periode ini, mengaku tengah sibuk mengurusi program-program Himpaudi sebagai wadah perjuangan guru PAUD. 

“Tolonglah bantu perjuangan Himpaudi saat ini dan ke depan, karena ini juga membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kota Cilegon dan mendorong peningkatan kesejahteraan guru PAUD. Dulu belum semua guru PAUD mendapatkan honor, sekarang alhamduhllah sudah dapat bahkan tenaga kebersihan dan tenaga operator di lembaga PAUD bisa ikut dapat,” tutupnya. (Luk/Red)