Negara Hadir: Pilar Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah global yang kompleks, merenggut hak asasi manusia dan menghambat kemajuan sosial. Dalam penanggulangan isu krusial ini, peran pemerintah tidak hanya penting, tetapi juga fundamental sebagai garda terdepan.
1. Kerangka Hukum dan Penegakan:
Pemerintah memiliki mandat untuk menciptakan dan memperkuat undang-undang yang melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, seksual, dan daring. Lebih dari sekadar legislasi, penegakan hukum yang tegas, tidak diskriminatif, dan responsif terhadap korban adalah kuncinya. Aparat penegak hukum perlu dibekali pelatihan khusus untuk menangani kasus kekerasan dengan sensitivitas dan empati.
2. Pencegahan Melalui Edukasi dan Kampanye:
Akar kekerasan seringkali bersembunyi dalam norma sosial dan ketidaksetaraan gender. Pemerintah wajib menginisiasi kampanye edukasi publik berskala nasional untuk mengubah stigma, mempromosikan kesetaraan gender, dan menanamkan nilai-nilai saling menghormati sejak dini. Program pendidikan di sekolah dan masyarakat dapat menjadi sarana efektif untuk membentuk generasi yang bebas dari kekerasan.
3. Layanan Perlindungan dan Pemulihan Korban:
Pemerintah harus memastikan ketersediaan layanan komprehensif bagi korban kekerasan. Ini meliputi rumah aman (shelter), konseling psikologis, bantuan hukum gratis, layanan kesehatan, serta program reintegrasi sosial. Akses yang mudah dan aman terhadap layanan ini vital agar korban dapat pulih dan kembali berdaya tanpa rasa takut atau malu.
4. Data dan Koordinasi Lintas Sektor:
Pengumpulan data yang akurat tentang prevalensi dan jenis kekerasan sangat penting untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti. Pemerintah juga harus memfasilitasi koordinasi yang kuat antar lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas untuk menciptakan respons terpadu dan efektif.
Singkatnya, peran pemerintah adalah merancang ekosistem perlindungan yang kuat: dari payung hukum, upaya pencegahan di masyarakat, hingga dukungan penuh bagi korban. Kehadiran negara yang tegas dan berpihak pada perempuan adalah pilar utama menuju masyarakat yang aman dan setara.
