Ketika Jempol Bicara: Media Sosial dan Akuntabilitas Pemerintah
Dulu, media sosial dipandang sebagai sekadar platform komunikasi dan hiburan. Kini, perannya telah berkembang pesat, menjadikannya arena vital bagi pengawasan kebijakan pemerintah. Ini adalah era di mana setiap jempol memiliki potensi untuk ikut mengawasi.
Media sosial telah mentransformasi cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah mereka. Pertama, ia menjadi wadah langsung bagi warga untuk menyuarakan aspirasi, kritik, dan keluhan terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah. Informasi tentang kebijakan, anggaran, atau proyek dapat tersebar dengan kecepatan luar biasa, baik dari sumber resmi maupun inisiatif warga. Ini memungkinkan pembentukan opini publik yang cepat dan masif, seringkali sebelum kebijakan sepenuhnya diimplementasikan.
Mekanisme pengawasannya beragam. Isu-isu yang dianggap merugikan atau tidak transparan dapat dengan cepat menjadi viral, menarik perhatian luas dan memaksa pemerintah untuk merespons. Media sosial juga memfasilitasi mobilisasi publik untuk petisi, kampanye, hingga aksi protes damai secara online maupun offline. Unggahan berupa foto, video, atau tangkapan layar menjadi bukti digital yang kuat dalam menuntut akuntabilitas.
Dampaknya jelas: peningkatan transparansi karena pemerintah merasa diawasi, percepatan respons terhadap masalah yang mendesak, dan mendorong partisipasi aktif warga dalam tata kelola. Media sosial memberdayakan individu untuk menjadi ‘jurnalis warga’ dan agen pengawas.
Singkatnya, media sosial telah mentransformasi lanskap pengawasan kebijakan pemerintah. Dari sekadar alat komunikasi, ia kini menjadi kekuatan pendorong akuntabilitas dan transparansi, memastikan suara rakyat tetap didengar dan diperhitungkan dalam setiap keputusan publik.
