Pentingnya Pengawalan Pembangunan Rehab Sekolah oleh Komunitas

Subhan saat mengkoordinir jalannya diskusi terkait Sekolah Aman di Kabupaten Serang, Kamis (15/6).

Beritatranspatansi.com, Serang – Sekelompok perwakilan komunitas yang terdiri dari perwakilan Komunitas SDN Periuk, Komunitas SDN Kalibuntu, Komunitas SDN Pontang Legon 2, Komunitas SDN Panyabrangan, Komunitas SDN Cimiung 2, dan Komunitas SDN Tambiluk 2 gelar diskusi di RM. Hj. Halijah, Cipocok, Kota Serang terkait Sekolah Aman di Kabupaten Serang, Kamis (15/6).

Pada kegiatan tersebut para peserta menceritakan kondisi kerusakan di sekolah masing-masing dan kiat sukses mewujudkan perbaikan sekolah rusak.

Suasana Diskusi yang langsung di koordinir oleh Subhan

Koordinator Sekolah Aman Pattiro Banten Subhan menyatakan bahwa Tujuan dari acara Forum Dialog Komunitas adalah salah satunya sebagai sarana silaturahmi antar komunitas sekolah, dan mengambil praktik2 baik yang sudah dilakukan oleh komunitas Sekolah SDN Periuk. Salah satu yang bisa direvlikasi oleh komunitas lain adalah pentingnya pengawalan rehab sekolah oleh komunitas.

“Penting untuk proses perbaikan selalu dikawal. Kalau tidak dikawal, kalaupun sudah dijanjikan akan dibangun, bisa saja akhirnya tidak dibangun. Apalagi yang belum pernah dijanjikan, betul?”, ujar Mahasiswa Hukum Pasca Sarjana Untirta tersebut.

Menurut Subhan, jika tidak dikawal oleh komunitas, seharusnya SDN mendapatkan anggaran rehab sekolah bisa saja anggarannya tidak muncul, hal ini sudah terjadi di SDN lain, dalam perencanaannya sudah ada karena tidak ada pengawalan dari pihak sekolah dan komunitas sehingga yang seharusnya SDN di bangun tapi tidak jadi dibangun.

Kepada pemerintah, Subhan berharap Stakeholder terkait yang menangani pembangunan rehab sekolah semua perencanaan harus terbuka ke sekolah dan komunitas, “agar mereka bisa mengawasi proses pembangunan SDN, terlebih proses rehab sekolah harus sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya),” ujar subhan kepada beritatransparansi.com.

Dikatakan subhan, hasil dari pertemuan tersebut para peserta menginginkan bertemu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

“Mereka ingin mengetahui lebih dalam tentang mekanisme kontrak dengan pihak ketiga,” pungkas Subhan.

Tidak hanya itu, lanjutnya, peserta juga inginkan audiensi dengan DPRD Komisi dua karena mereka yang membidangi Pendidikan. Dan yang terakhir, Audiensi dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB) Kabupaten Serang, karena tahun 2017 yang menangani pembangunan rehab SD bukan Dinas Pendidikan tapi sudah beralih ke DPKPTB. (bt)