Pemprov Banten Sudah Terapkan E-SPPD

Kepala BPKAD Nandi Mulya S
Kepala BPKAD Nandi Mulya S

Beritatransparansi.com, Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten tahun 2017 ini sudah menerapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (E-SPPD) secara elektronik.

 

“E-SPPD ini dapat diharapkan untuk mempermudah dan mengontrol perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya dan ini merupakan tindak lanjut rencana aksi Komisi Pemberantasan Kosupsi (KPK) dan pemerintah provinsi Banten,” ujar Kepala BPKAD Nandi Mulya S kepada beritatransparansi.com di ruang kerjanya, Jumat (24/3).

 

lanjut Nandi, anggaran SPPD di setiap SKPD telah di pusatkan di bagian umum SKPD tidak ada lagi anggaran SPPD yang ada dibidang-bidang semuanya sudah terpusat di bagian umum. Penerapan E-SPPD ini juga akan terintegrasi dengan absen online yang ada di BKD karena terkait dengan Peraturan Gubernur nomor 13 tentang Pengukuran Kinerja.

Baca Juga:  Moderasi Tokoh Agama Pilar Strategis Cegah Terorisme

 

“Supaya mudah di kontrol dengan adanya e-SPPD ini pegawai yang melakukan pejalanan dinas benar-benar terkontrol sehinga dapat terlaksananya pemerintahan yang good government,” ungkapnya.

 

Menurut nandi, BPKAD dalam hal ini mengemban tugas yang cukup berat karena sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengelola anggaran APBD sebesar 10,3 Trilyun dan penatausahan aset daerah dimana aset provinsi Banten sebesar 12,6 Trilyun yang tersebar di OPD dan kab/kota.

 

“Dimana juga BPKAD sebagai OPD/SKPD yang melaksanakan 5 program kerja diantaranya Program peningkatan tata kelola pemerintah daerah, program sarana prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur, program pengelolaan kekayaan dan aset daerah, program peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan program penyediaan data pembangunan,”tuturnya.

Baca Juga:  IWO Tuba Beri Santunan Anak Yatim

 

Pada kesempatan yang sama, Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Herry Suheri mengatakan dengan adanya E-SPPD ini nantinya setiap pegawai yang melakukan pejalanan dinas harus didahului dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan langsung di input ke sistem dan terintegrasi ke Subag keuangan.

 

“Pegawai yang selasai melakukan perjalanan dinas langsung membuat laporan pertanggungjawaban, sehingga nantinya semua akan tertib administrasi,” pungkasnya. (ADV)