Pemprov Banten dan PT SMI Beberkan Manfaat Program Pemulihan Ekonomi Dampak Covid

BT, Serang – Pemprov Banten jadi salah satu daerah yang mengajukan pinjaman untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman tersebut totalnya senilai Rp 4,9 triliun dengan komposisi Rp 856 miliar di tahun 2020 dan Rp 4,1 triliun di 2021.

Dalam diskusi dengan tema ‘Menjaga dan Mengoptimalkan Penggunaan Pinjaman Provinsi Banten’ Sekda Banten Al Muktabar yang mewakili Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pinjaman ini merupakan program yang diawali dari pidato Presiden Joko Widodo di Bogor mengenai komposisi pinjaman daerah karena terdampak Covid-19 melalui BUMN untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Pemprov menindaklanjuti itu ke Kementerian Keuangan dan mendapat dukungan atas program tersebut. Komposisi pembiayaannya yang diajukan adalah Rp 856 miliar di 2020 dan Rp 4,1 triliun di 2021. Semua pelaksanaan skema pembiayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilakukan bersama PT SMI.

Baca Juga:  KI Kalbar Studi Banding ke KI Banten Bicarakan Soal PSI

Pemprov juga menurutnya menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan agar program ini berjalan secara akuntabel dan transparan.

Skema pembiayan ini sendiri berbasis infrastruktur dan harus mendukung pemulihan ekonomi baik di Banten dan nasional. Programnya lanjut Sekda Al Muktabar selain infrastruktur adalah untuk kesehatan dan pendidikan sebagaimana visi misi Gubernur Banten yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten.

“Untuk ke fasilitas akses ke infrastruktur, kesehatan, pendidikan. agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang pada dasarnya itu semua dalam rangka wujud recovery (pemulihan ekonomi),” kata Muktabar, Minggu (25/10/2020).

Sekda menjelaskan bahwa program ke infrastruktur sendiri katanya penting untuk pemulihan ekonomi di Banten. Pembangunan jalan, jembatan jadi pendorong untuk distribusi arus ekonomi dan jasa.“Bagaimana arus barang tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Dalam peningkatan SDM, tentu kita intervensi bidang pendidikan kemudian kesehatan,” ujarnya.

Baca Juga:  Menpan RB Resmikan Mall Pelayanan Publik Pemkab Tulangbawang

Di tempat sama, Direktur Manajemen Risiko PT SMI Faaris Pranawa mengatakan, program pinjaman ke Banten ini tentunya harus berdampak pada pemulihan ekonomi dan kepentingan publik. Bunga pinjaman katanya ditanggung oleh Bank Indonesia dan Pemprov memiliki jangka waktu pengembalian 8 hingga 10 tahun.“Dan kita kasih grace period 2 tahun. Artinya 2 tahun sejak pinjaman, Pemprov nggak menyicil. Itu bentuk konkrit pemerintah pusat, Kementerian Keuangan melalui SMI untuk Pemda mengatasi dampak Covid,” katanya.

Ia menjelaskan, pinjaman daerah oleh PT SMI dibuat untuk mengatasi dampak ekonomi akibat Covid. Banten sendiri dinilai mengalami dampak penurunan pendapatan akibat pandemi itu. Harapannya, melalui program ini pembangunan terus berjalan dan dampak ekonomi bisa diatasi.“Harapannya dengan proyek pembangunan pemda ini kegiatan ekonom terus berjalan dan akhirnya nanti Covid tertangani, dampak ekonomi tetap dijaga,” kata Faaris.

Baca Juga:  KI Kalbar Studi Banding ke KI Banten Bicarakan Soal PSI

Sementara, Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Abdul Hamid mendorong agar pinjaman ke Pemprov Banten ini bisa diarahkan pada sebaik-baiknya kebutuhan masyarakat. Termasuk menangani persoalan di Banten mulai dari ketimpangan utara dan selatan, pengangguran, sampai ke pendidikan.

“Sehingga yang diharapkan masyarakat pinjaman dari PT SMI itu bisa berdampak pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Terakhir adalah partisipasi, suara publik didengar dan harapannya diwujudkan,” ujarnya. (red)