Pemprov Banten Akan Evaluasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Beritatransparansi.com, Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan melakukan evaluasi terhadap bantuan keuangan kabupaten/kota terutama daerah yang tidak bisa menyerap anggaran tersebut. Evaluasi itu penting dilakukan untuk memastikan pembangunan terus berjalan tidak terkendala lantaran daerah tidak bisa menyerap atau belum selesai menyelesaikan laporan penggunaan bantuan dana tahun sebelumnya.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta mengatakan bahwa evaluasi itu poin-poinnya akan dimasukkan ke dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini.

 

Dalam Pergub tersebut, tambah Ranta, juga nanti akan diatur bahwa bantuan keuangan difokuskan untuk memenuhi sektor tertentu, tidak seperti saat ini yang diserahkan langsung peruntukkannya kepada kabupaten/kota.

 

“Intinya kita ingin bantuan keuangan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ranta, saat ditemui usai Rapat Evaluasi Bantuan Keuangan Kabupaten Kota se-Provinsi Banten TA 2016 di Aula Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Banten, Selasa (22/11/2016).

 

Dikatakannya, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memberikan sanksi kepada kabupaten/kota yang tidak bisa menyerap anggaran bantuan keuangan dan tidak menyerahkan laporan pertangggung jawaban penggunaan anggaran.

 

Sanksinya bisa saja pada tahun berikutnya bantuan untuk daerah tersebut dikurangi. “Tapi soal sanksi ini pastinya akan kita bahas dulu melalui Pergub tentang Bantuan Keuangan tadi,” ujar Ranta.

 

Mekanisme pengucuran bantuan keuangan yakni kabupaten/kota melalui kepala daerah mengajukan anggaran ke Pemprov. Pengajuan itu akan dijadikan acuan untuk memberikan bantuan.

 

“Untuk saat ini memang yang paling banyak menerima bantuan keuangan adalah Kabupaten Lebak, mengingat daerah tersebut merupakan salah satu daerah di Banten yang masih tertinggal,” papar Ranta.

 

Ranta pun memastikan bantuan keuangan akan diberikan kepada kabupaten/kota setiap tahun sebagai manifestasi bahwa Pemprov Banten adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah.

 

“Selama ini memang kita minim evaluasi. Tetapi jangan macam-macam ke depan kita akan tegas. Oleh karenanya kabupaten/kota tidak asal dalam mengajukan bantuan keuangan untuk daerahnya. Intinya dana itu harus fokus, misalnya untuk infrastruktur jalan atau sarana pendidikan, sektor kesehatan atau yang lainnya,” terangnya. (bt/red)