Pemerintah Daerah Jangan Takut Terbuka

Lebak, Korupsi diawali dari tertutupnya Pemerintah dalam hal informasi publik, hal ini disampaikan oleh Akademisi STISIP Setia Budi Rangkas Bitung Harits Kijrah Wicaksana sebagai narasumber dalam acara Coffe Morning Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten lebak (27/5/2016).

Harits juga mengatakan, jangan takut kepada “Penumpang Gelap” (orang yang tidak bertanggungjawab terhadap informasi publik) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ini jika badan publik terbuka dalam hal informasi, masyarakat dapat mudah mengakses informasi melalui website agar terciptanya pemerintah yang transparan.

Ade Jahran selaku Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten mengatakan KI akan selalu mendorong badan publik diwilayah Provinsi Banten untuk terbuka, khususnya Kabupaten Lebak dan sampai ketingkat Desa.

Baca Juga:  TIM dan AH Ditangkap Polisi Terkait Shabu

“Desa merupakan badan publik yang mendapatkan dana dari pemerintah, ini harus dikawal oleh masyarakat, penggunaan dana desa ini harus transparan agar pembangunan diwilayah desa berkembang dengan baik” kata pria penulis buku Transparansi Setengah Hati ini.

Ade juga menambahkan ada beberapa informasi yang tidak boleh diakses untuk publik atau dikecualikan seperti yang tertuang didalam pasal 17 UU KIP.

“Agar tidak terjadinya sengketa informasi publik di KI Provinsi Banten, Pemerintah dalam lingkup wilayah Provinsi Banten harus meningkatkan pelayanan informasi publik dengan baik” tutupnya.

(BT)