Pemberantasan Korupsi Pada Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

beritatransparansi. Trio Alberto, Mahasiswa Hukum Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten.

Perubahan kehidupan bernegara dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya yang lebih baik adalahinti gerakan reformasi 1998. Segenap komponen bangsa yang dimotori mahasiswa mengusung demokratisasi untuk membangun kehidupan masyarakat terbuka dan partisipasi publik yang semakin nyata. Reformasi ketika itu diharapkan menjadi titik awal terbangunnya pondasi kehidupan poitik yang lebih demokratis, prinsip ekonomi yang memperhatikan kepentingan rakyat, penegak hukum yang berasaskan keadilan serta praktek kehidupan sosial yang secara tertata mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Reformasi yang dimotori mahasiswa mendapatperhatian dunia, karena dipandang sebagai sebuah “demokratic experiment” . eksperimen ini diperkirakan akan berdampak besar pada evolusi Politik asia dan dunia Islam pada sisi lain. Apabila transisi demokratik Indonesia mampu bertahan, maka Indonesia akan menjadu negara demokratis terbesar ketiga didunia. Dismping juga sebagai negara demokrasi sekuler terbesar didunia Islam

 

Reformasi sekaligus sebagai sebuah era menggantikan orde baru dalam konfigurasi politik di Indonesia. Kekuasaan semula berpusat pada satu tangan, berayun pada sisi lain pendulum yang menempatkan kekuasaan begitu besar pada lembaga perwakilan. Dengan kekuasaan yang dijalankan oleh sebuah institusi dimana mereka yang duduk didalamnya dipilih oleh rakyat, diharapkan keinginan dan cita-cita masyarakat lebih mudah dipahami dan dimanifestasikan dalam berbagai program pembangunan.

 

Kehadiran demokrasi sebagai tatanan kekuasaan yang bermartabat tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang praktek pengelolaan kekuasaan yang sentralistis dan sewenang-wenang baik yang bersumber dari keturunan, dominasi kekuatan militer maupun oligarki politik lainnya. Sistem kekuasaan yang tidak manusiawi itulah yang mendorong umat manusia  mencari sistem pengelolaan kekuasaan secara beradab. Kekuasaan yang otoriterian menjadi musuh umat manusia karena penguasa tidak hanya memonopoli kekuasaan tetapi juga memonopoli kebenaran. Kebenaran menjadi milik penguasa, akibatnya perbedaan pendapat bukan saja dianggap sebagai tindakan kriminal bahkan dianggap subversi yang harus ditindak oleh negara.

Otokrasi adalah sistem kekuasaan yang berpusast pada tangan satu orang sering juga disebut Totalitarianisme. Berbeda dengan demokrasi yang bermakna kekuasaan yang berada ditangan rakyat (banyak orang). Maka karena substansi inilah keduanya menjadi sangat berbeda apalagi jika dihubungkan dengan kekuasaan uang.

 

Masalah korupsi kembali memasuki perdebatan ilmu politik saat ini. Berbeda dengan model pembangunan yang banyak ditentang yaitu “negara dominan” versus “negara lemah”, saat ini konsensus yang lebih kuat adalah pada kebutuhan aparat negara dengan ukuran menengah dengan political will yang kuat dan kebijakan ekonomi yang memadai untuk menjamin pembangunan ekonomi. Penilaian tentang korupsi harus dengan memperhitungkan dimensi politik suatu negara.

 

Korupsi tidak menghilang ketika sebuah negara dalam proses pembangunan dan melakukan modernisasi. Dalam taha negara seperti ini, korupsi berlangsung dalam wujud yang baru. Korupsi adalah sebuah “gejala” dan bukanlah “penyakit” itu sendiri. Penyakit adalah keadaan sulit di masa kita hidup: rasa prustasi masyarakat yang rindu akan “the good society” yang seharusnya dapat dicapai dengan perangkat demokratik namun dihadapkan pada sistem ekonomi yang memberikan kontribusi secara material, namun tidak secara moral.

Persoalan terbesar korupsi justru terjadi ketika sebuah negra berada dalam masa transisi demokratik. Kebebasan sudah dirasakan masyarakat, institusi-institusi demokratik sudah ada, struktur demokrasi sudah berjalan namun prisnsip good governance belum dijalankan secara penuh. Transparansi dan akuntabilitas baru sebatas selogan yang belum dipraktekan secara utuh. Hal ini ditambah lagi dengan fakta bahwa sifat transisi demokratisasi di indonesia yang replacements.

 

Baca Juga:  Menpan RB Resmikan Mall Pelayanan Publik Pemkab Tulangbawang

Dalam prakteknya, penanganan korupsi juga memiliki persoalan yang luas. Keberadaan penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Bahkan dalam beberapa kasus masyarakat menengarai adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. Paling tidak ada 3 hal yang memperkuat argumen ini.

Pertama, melalui media masa seringkali ditemukan adanya beberapa kasus korupsi besar yang tidak pernah jelas akhir penanganannya,

Kedua, pada kasus tertentu juga sering terjadi adanya kebijakan pengeluaran SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh aparat terkait, sekalipun bukti awal secara yuridis dalam kasus korupsi tersebut sesungguhnya cukup kuat.

Ketiga, kalaupun suatu kasus korupsi penanganannya sudah sampai diperisidangan pengadilan, seringkali publik dikejutkan bahkan dikecewakan oleh adanya vonis-vonis yang melawan arus dan rasa keadilan masyarakat.

 

Pembentukan lembaga yang diharapkan mampu memberantas korupsi salah satunya adalah dengan pembentukan Komisi Pemberntasan Korupsi. Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dibentuknya komisi tersebut adalah karena disatu sisi realitas korupsi di Indonesia semakin memprihatinkan dan telah menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan maupun perekonomian negara sehingga menghambat pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

 

Menurut Abdullah Hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi,

  1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru
  2. Kompensasi PNS yang rendah
  3. Pejabat yang serakah
  4. Law Enforcement tidak berjalan
  5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor
  6. Pengawasan yang tidak efektif
  7. Tidak ada keteladanan Pemimpin
  8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN.

 

Setelah Indonesia merdeka, dalam pemberantasan orde lama dibawah kepemimpinan Soekarno korupsi masih merajalela, korupsi mengatasnamakan revolusi ini memaksa Presiden Soekarno pada saat itu untuk membentuk Badan Pemberantasan Korupsi, setidaknya tercatat tiga kali pembentukan badan pemberantasan korupsi ini dimasa orde lama yaitu panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang dipimpin oleh A.H. Nasution dengan dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdulgani dan Operasi Budhi, yang dicanangkan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 yang kembali dikuasai oleh A.H. Nasution dengan dibantu Wiryono Prodjodikoro yang kemudian diganti menjadi Komando tertinggi Retooling Aparat  Revolusi (KONTRAR).

 

Pemberantasan Korupsi pada Orde lama :

  1. Panitia Retooling Aparatur Negara (PERAN) dengan daar hukum dikeluarkannya UU Keadaan Bahaya.
  2. Operasi Budhi dasar pembentukannya Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 dengan tugas menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek Korupsi dan Kolusi.
  3. Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KOTRAR) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani.

 

PARAN yang diketuai oleh A. H. Nasution tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal karena rata-rata pejabat yang diperiksa bersembunyi dibalik perlindungan presiden sampai akhirnya PARAN diserahkan kembali kepada pemerintah pada masa kabinet Juanda karena dianggap tidak efektif. PARAN kemudian diganti dengan  Operasi Budhi yang memiliki tugas yang lebih berat yaitu bertujuan penyelesaian dengan sidang pengadilan. Sasarnnya adalah lembaga-lembaga dan perusahaan negara. Dalam kurun waktu tiga bulan keuangan negara yang dapat diselamatkan kurang dari 11 Milyar Rupiah.

Baca Juga:  KI Kalbar Studi Banding ke KI Banten Bicarakan Soal PSI

 

Angka yng cukup fantastis pada saat itu, namun karena dianggap mengganggu prestise Presiden, sejak soebandrio prestise Presiden harus ditegakkan diatas semua kepentingan yang laindalam suatu pertemuan di bogor. Operasi Budhi dibubarkan. Diganti dengan KONTRAR yang diketuai oleh Presiden Soekarno langsung, pada titik inilah upaya pemberantasan korupsi Indonesia berjalan di tempat.

 

Setelah Orde Lama Jatuh, Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto membawa isu pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama pemerintahan yang dipimpinnya. Dalam pidato kenegaraan dihadapan anggota DPR/MPR tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto mengisyaratkan pemberantasan korupsi yang telah merajalela dan berporos di Istana. Pidato tersebut ditindak lanjuti dengan Tim Pemberantasa Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung waktu itu Sugih Arto dengan dibantu Kapolri, Panglima ABRI, dan Menteri Kehakiman.

 

Pada tahun 1970 dibentuklah Komisi Empat bernaggotakan empat tokoh yaitu Mohammad Hatta, Anwar Tjokroaminoto, Herman Johannes dan Soetopo Yoewono. Komisi Empat ini diketuai oleh Mohammad Hatta dengan target pemeriksaan adalah dugaan penyimpangan dipertamina, BULOG, Penebangan hutan dan beberapa departemen atau badan usaha milik negara lainnya yang berpotensi menyalahgunakan keuangan negara. Pada saat yang bersamaan anggkatan 66 yang dikomandoi oleh Akbar Tandjung juga mendirikan Komisi Anti Korupsi yang hanya bertahan kurang lebih 2 bulan. Pada tahun 1971 lahir Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

 

Pada tahun 1977 pemerintah melaksanakan Operasi penertiban (Opstib) untuk memberantas Korupsi. Opstib dibawah komando Pangkopkamtib laksamana Soedomo dengan potensi menangani 1127 kasus. Akan tetapi Opstib lagi-lagi tidak terdengar lagi kiprahnya. Hal ini diyakini sebagian orang sebagai akibat dari perbedaan pendapata antara Pangkopkamtib Soedomo dengan. A.H. Nasution mengenai metode penanganan Korupsi.

 

Pada tahun 1980 an sampai dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden. Penanganan korupsi dirasakan kurang transparan. Dilakukan secara terbatas tanpa diketahui secara luas oleh Publik. Beberapa kasus diajukan ke muka pengadilan, tetapi kasus-kasus korupsi tersebut kebanyakan hanya melibatkan aparat pemerintah kelas bawah. Sebagian masyarakat percaya bahwa pada masa itu korupsi di Indonesia berada pada masa puncak akibat dominasi tentara disemua jabatan-jabatan dipemerintahan yang strategis dan jabatan-jabatan politis.

 

Pemberantasan Korupsi pada Orde Baru:

  1. Tim Pemberantasan Korupsi diketuai oleh Jaksa Agung
  2. Komite Empat dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT. Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain
  3. Operasi Tertib semasa Sudomo sebagai Pangkopkamtib dengan tugas memberantas Korupsi

 

Pada era reformasi, semangat yang menggebu-gebu sebagai wujud era baru, kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi memaksa pemimpin negara pada saat itu untuk segera bertindak agar dinilai berpihak kepada rakyat. Pada masa ini lahirlah undang-undang pemberantasan korupsi yang dinanti-nanti oleh masyarakat lluas dan menjadi tumpuan harapan bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai negara madani yang bebas korupsi. Undang-Undang itu adalah UU No. 31 tahun 1999, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK yang dipimpin oleh jaksa agung yang beranggotakan jaksa, polisi dan anggota masyarakat yang kemudian dibubarkan berdasarkan Putusan MA RI atas judicial review terhadap pembentukan TGPTPK dan putusan Praperadilan Nomor 11/Pid/Prap/2000/PN.JAKSEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus hakim Agung Ny. Hj. Harnis, Kahar, S.H. dan Ny. Hj. Supraptini Sutarto, S.H.

Baca Juga:  Pandemi Covid-19, Badan Publik Tetap Berikan Layanan Informasi Publik

 

Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, KPK mulai menjalankan fungsinya, walaupun belum lengkap perangkat hukumnya. Pada tahun 2004 KPK sudah melakukan penyidikan dan persidangan terhadap Gubernur NAD Abdullah Puteh dengan dakwaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembelian helikopter yang menurut KPK terdapat mark-up.

 

Setelah presiden Susilo Bambang Yudoyono terpilih, disamping keberadaan KPK, dibentuk Tipikor dibawah Jaksa Agung dengan tujuan menuntaskan perkara-perkara dugaan korupsi yang belum ditangani kejaksaan dan perkara-perkara lainnya yang merupaka hasil penyidikan kejaksaan. Pada tahun 2008 KPK menggebrak dunia hukum dengan penyidikan disertai dengan penangkapan terhadap oknum kejaksaan agung, anggota DPR RI dan pejabat-pejabat Bank Indonesia. Hal menggemparkan yang berkaitan dengan korupsi adalah penggeledahan KPK terhadap beberapa ruangan digedung DPR-MPR RI yang semula menuai penolakan dan ketidaksetujuan dari unsur pimpinan DPR RI.

 

Pemberantasan Korupsi pada era Reformasi:

  1. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  2. Masa Presiden B.J. Habibie dengan mengeluarkan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru eperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Lembaga Ombudsman.
  3. Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
  4. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000. Namun ditengah seangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui judicial review MA, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU No. 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tidak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap.
  5. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Penulis mengadopsi dari buku yang dibuat oleh Fahri Hamzah yang berjudul “Demokrasi Transisi Korupsi, Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistematik. Buku ini dengan kata pengantar awal dari Prof. Dr. Romli Atmasasmita selaku Guru Besar UNPAD dan sebagai Ketua Tim Penyusun UU Nomor 39 Tahun 2002 tentang KPK. Masih banyak hal lagi yang belum ditulis oleh Penulis yang terdapat didalam buku ini namun Semoga tulisan yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbalalamin

Terimakasih

(BT)