Pasca UN Ditiadakan, Dindik Cilegon Tunggu Arahan Pusat

BeritaTransparansi.co.id, Cilegon – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah Resmi Menghapus Ujian Nasional (UN) 2020 tingkat SMA/SMK, SMP/MTS dan SD/MI. Hal tersebut sebagai langkah pemerintah untuk memutus penyebaran virus Corona. 

Penghapusan UN ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 serta Surat Intruksi Walikota Cilegon Nomor 2 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Walikota Cilegon, Edi Ariadi meminta agar Dindik Cilegon dapat mempersiapkan kebutuhan pengganti UN untuk seluruh siswa SMP/Madrasah dan tingkat SD/sederajat di Kota Cilegon. Edi juga meminta agar sistem komputer untuk penilaian rapot mudah diakses oleh para siswa.

“Yah bagus kalau begitu. Yang terpenting persiapkan dengan matang semua yang dibutuhkan,” kata Edi usai rapat dengan seluruh kepala sekolah dan pengawas se-Kota Cilegon di Kantor Dindik Kota Cilegon, Selasa (24/03/2020).

Baca Juga:  Walikota Sangat Mengapresiasi Kampung Resik Lan Aman di Kecamatan Walantaka

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kota Cilegon Ismatullah mengungkapkan, sejauh ini Pemkot Cilegon masih menunggu keputusan dari Kemendikbud atas keputusan meniadakan UN 2020. Keputusan peniadaan UN ini karena imbas dari virus Covid-19.

“Dari hasil rapat Komisi XXI dan Kemendikbud membahas persoalan ujian nasional 2020. Dari hasil konsultasi ini bahwa ujian nasional ditiadakan. Rupanya, waktu rapat dengan seluruh Dindik se-Provinsi Banten dan LBPP juga memutuskan hal yang serupa. Dan baru saya terima informasi, jika UN memang ditiadakan,” terang dia.

Lanjut Ismatullah, apabila usulan tersebut memang dilakukan oleh pusat, Pemkot Cilegon menggunakan nilai ujian untuk penentu kelulusan para siswa untuk tingkat SMP (Sekolah Menenggah Pertam) di Cilegon. Sedangkan tingkat Sekolah Dasar (SD) mengikuti kebijakan di masing-masing sekolah.

Baca Juga:  Sudah Gasak 1080 Motor, Sindikat Curanmor Dibekuk Polresta Tangerang

“Untuk tingkat SMP, akan dilihat dari hasil ujian yang dilakukan oleh para siswa dan menjadi dasar para guru menentukan siswa tersebut dinyatakan lulus. Sementara untuk tingkat Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan niiai kelulusan,” tuturnya. 

Ia mengaku, kebijakan UN ditingkat SMA/SMK menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sementara, untuk SMP/Madrasah serta SD masih menjadi tanggung jawab Pemkot Cilegon.

“Kalau untuk total siswa SMP/Madrasah di Cilegon ada 4500 siswa. Sedangkan total sekolahnya ada 42 tingkat SMP. Untuk SD untuk kelas VI sebanyak 9.000 siswa dan 180 sekolah. SD Swasta sebantak 141 sekolah dan SD Swasta sebanyak 39 sekolah. Jadi mutlak semua nilai hasil kelulusan siswa ditentukan oleh pihak sekolah. Adapun untuk sistem penilaian menggunakan rapot dari sistem komputer. Dan beruntung, kami telah menguji coba sistem komputer untuk penilaian rapot dari komputer,” tandasnya. (Boy/Red)

Baca Juga:  Aksi Nong Jawara Polda Banten Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 di Pasar Royal Serang