Ombudsman Awasi Polres Cilegon Pasca ditetapkan Wilayah Bebas Korupsi

3

BeritaTransparansi.co.id, Cilegon – Polres Cilegon deklarasikan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Aula Polres Cilegon, Kamis (13/02/2020).

Pembacaan deklarasi dipimpin langsung oleh Kapolres Cilegon, AKBP Yudhis Wibisana, yang diikuti oleh seluruh jajaran Polres Cilegon, serta disaksikan oleh Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karo Rena) Polda Banten, Kombes Pol Tejo Wijanarko, Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan, Walikota Cilegon, Edi Ariadi, Ketua DPRD Cilegon, Endang Efendi, jajaran Forkopimda Cilegon.

Mewakili Kapolda Banten, Karo Rena Polda Banten, Kombes Pol Tejo Wijanarko berpesan agar seluruh jajaran Polres Cilegon, setelah pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM, berupaya memberikan pelayanan maksimal, menjaga komitmen tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Dengan harapan, Polres Cilegon beserta jajaran yaitu polsek-polsek sejak dicanangkan hari ini, dia akan memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat yang bebas dari KKN, tidak boleh ada lagi KKN,” tuturnya.

Untuk tahun 2020, kata Kombes Pol Tejo, akan dilakukan penilaian zona integritas bebas korupsi di Polda Banten pada Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, Polres Tangerang dan Polres Cilegon.

Baca Juga:  AF, JA, RS Ditangkap Polisi Miliki Shabu

“Sebelumnya Polres Serang telah mendapatkan predikat WBK dari Menpan RB, pada 2020 ini, akan ada penilaian zona integritas bebas korupsi di Dirlantas Polda Banten, Polres Tangerang, dan Polres Cilegon,” kata Kombes Pol Tejo Wijanarko.

Dengan ditunjuknya Polres Cilegon sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM oleh Polda Banten, Kapolres Cilegon, AKBP Yudhis Wibisana mengatakan, pihaknya akan melakukan perbaikan terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat.

“Sehingga ada beberapa yang perlu kita perbaiki, terutama untuk masalah pelayanan, dan integritas anggota Polres Cilegon juga harus mendukung. Komitmen yang dilakukan kapolres berikut pejabat juga harus dilaksanakan oleh anggota lainnya, baik yang ada di polres maupun di polsek,” katanya.

AKBP Yudhis juga mengatakan, saat ini Polres Cilegon tengah membenahi ruang pelayanan, dimana akan dibuatkan pusat pelayanan terpadu yang akan melayani kebutuhan masyarakat seperti pembuatan SIM, SKCK, serta pengaduan.

“Sehingga nanti terintegrasi disatu tempat, semua layanan yang ada di Polres Cilegon akan jadi satu disana,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Ombudsman Provinsi Banten Dedy Irsan mengatakan, kegiatan ini merupakan awal yang baik untuk Polres Cilegon dalam mencapai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Baca Juga:  Plt. Bupati Lampura Buka Pencanangan SP Online di Rumahnya

“Untuk mencapai hal tersebut tidak mudah dan tidak sulit asalkan semua pihak yang ada di Polres Cilegon dapat bersinergi dalam menjalankan tugas, di tahun 2020 Ombudsman RI Perwakilan Banten akan melakukan survei kepuasan pelayanan publik yang ada di lingkungan Polres Cilegon,” ujar Dedy Irsan.

Lanjut Dedy, seluruh pelayanan publik yang ada di Polres Cilegon bisa dan dapat memenuhi standar – standar yang telah ditetapkan serta membuat mekanisme pengaduan internal terkait keluhan.

“Polres Cilegon dalam rangka menuju Zona Integritas dapat melakukan ATM (Amati Tiru Modifikasi), yaitu dengan mengunjungi Polres yang sudah mendapat predikat WBK dan WBBM dan dapat diterapkan di Polres Cilegon,” terangnya. 

“Tahapannya menuju WBK,  setelah itu baru bisa menuju predikat WBBM dan ombudsman juga memang lembaga yang memiliki kewenangan dan pengawasan terhadap Polri salah satunya. Tahun ini juga kita akan melakukan penilaian untuk polres-polres di seluruh Indonesia dan termasuk juga Polres Cilegon. Jadi ada beberapa satuan fungsi yang kita akan nilai kepatuhan pelayanan publiknya itu. Seperti di satuan lalu lintas yaitu terkait dengan permohonana dan perpanjangan Sim A dan Sim C, permohonan baru perpanjangan sim A dan sim C yang kedua di satuan Intelkam itu terkait dengan pembuatan SKCK lalu di pelayanan terpadu SPKT, lalu di unit PPA ada Satreskrim,” paparnya.  

Baca Juga:  Bawa Sabu, DS Diamankan Polisi

Dedy berharap kegiatan pencanangan zona integritas ini tidak hanya menjadi seremonial belaka artinya di Polda Banten ada dua yang diusulkan Polres Cilegon dan Polres Tangerang.

“Kita berharap terwujud tidak menjadi seremonial belaka, berkumpul tepuk tangan, tetapi tidak tercapai. Kita berharap itu predikat itu dapat zona integritas tingkat WBK dan selanjutnya menjadi WBM kita minta sama-sama,” imbuhnya. 

“Artinya ombusdman mendukung segala upaya-upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik baik dilingkungan polri maupun instansi pemerintah lainnya,” tandasnya. 

Usai deklarasi, jajaran Forkopimda beserta undangan dan perwakilan wartawan yang bertugas di Kota Cilegon menandatangani dukungan pelaksanaan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM di lingkungan Polres Cilegon. (Luk/Red)