Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Ajak Komisi Informasi Ikut Kawal Dana Desa

 

Beritatransparansi.com, Jakarta, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro mengatakan bahwa dirinya inginkan transparansi dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan. Hal ini disampaikan Menteri Eko saat bertemu dengan Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat di ruangan kerjanya, Jumat (5/8).

Eko menambahkan perlunya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat demi mencegah penyelewengan dana desa yang merugikan masyarakat.

Eko menjelaskan bahwa dalam hal pengelolaan dana desa tersebut perlu adanya peran masyarakat, termasuk Komisi Informasi ikut mengingatkan desa agar transparan karena transparansi adalah salah satu kunci sukses penggerak perekonomian masyarakat.

 

Baca Juga: Anggaran Eksekusi Terpidana Mati Tidak Transparan

Baca Juga: Wasekjen Golkar Ali Mochtar Ngabalin Minta Informasi Ke KPK

Baca Juga:  Tingkatkan Literasi dan Inklusi Pasar Modal, CMSE 2020 Digelar Virtual

Baca Juga: Ahok Tunggu Hasil Rekapitulasi Dukungan KTP

 

“Seluruh masyarakat harus membantu pengawasan pengelolaan dana desa, termasuk Komisi Informasi ikut mengingatkan desa untuk transparan dalam pengelolaan dana desa,” ujarnya.

Eko berharap Komisi Informasi mau memberikan masukan terkait pengelolaan dana desa, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

“Saya akan aktif mengawasi dan dibantu oleh seluruh masyarakat hingga penegak hukum agar tidak ada pikiran aneh-aneh dengan program yang sedang digencarkan kementerian desa. Kita akan membuka ruang transparan kepada masyarakat,” ujar Eko

Dalam pertemuan tersebut, KI Sumatera Barat yakni Ketuanya, Syamsu Rizal dan dua orang komisionernya, Sondri dan Adrian Tuswandi. Kepada KI, Menteri Desa juga mengatakan, pada prinsipnya transparan itu tidak menghalangi untuk menjadi sukses. Termasuk juga transparansi pengelolaan dana desa. “Kalau benar buat apa takut terbuka,”ujarnya.

Baca Juga:  Pandemi Covid-19, Badan Publik Tetap Berikan Layanan Informasi Publik

Syamsu Rizal mengatakan Komisi Informasi sebagai pengemban amanah UU 14 Tahun 2008 sangat berkepentingan mengawal program dana desa karena dana hingga puluhan miliyar rupiah mengucur bersumber dari APBN. “Melakukan pengawalan ini bukan merecoki tapi merupakan upaya Komisi Informasi Sumbar untuk meujudkan keinginan mulia pemerintah dalam dana desa ini,”ujarnya.

“Ikon pemeringkatan badan publik tingkat Sumbar tahun 2016 ini adalah nagari transparan yakni nagari paling terbuka informasi dalan mengelola dana desa atau dana nagari,”ujar Syamsu Rizal seperti yang dilansir dari web kemendesa.go.id.

Syamsu Rizal berharap Menteri Desa hadir dalam kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi pada badan publik se Sumbar.

Dalam pertemuan selama 30 menit tersebut, Menteri Desa Eko Putro menyatakan dirinya akan hadir dalam penyerahan anugerah badan publik terbaik dalam pengelolaan informasi publik. (bt).

Baca Juga:  Bupati Tuba Winarti Beri Bantuan Kepada Kelompok Wanita Kreatif