MA Batalkan Putusan KIP Dan PN Jakpus

Beritatransparansi.com, Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Agung (MA) pasalnya menurut MA gugatan suporter telah melewati batas waktu yang ditentukan sesuai Pasal 13 jo Pasal 36 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pasal 13 menyebutkan:
Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak:
a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis

Adapun Pasal 36 ayat 1 huruf d menyebutkan:
Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa atas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Sebelumnya putusan KIP mengabulkan seluruh permintaan Forum Diskusi Suporter Indonesia. KIP memerintahkan PSSI untuk memberikan informasi keuangan PSSI ke masyarakat karena keuangan PSSI itu merupakan informasi yang bersifat terbuka. Keputusan itu dikuatkan oleh PN Jakpus pada 18 Februari 2015.

Baca Juga:  Semakin Melonjak Pasien Positif Covid-19 Di Kota Serang, Syafrudin Cek Kesiapan Dinkes

“Keseluruhan analisis dan pertimbangan hukum Majelis Komisi sudah tepat dan benar, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang KIP, Badan Hukum Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dasarnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Pokok, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri,” putus majelis hakim yang diketuai hakim Suwidya SH LLM sebagaimana dikutip detikcom dari website MA, Selasa (12/7/2016). Putusan itu diketok pada 9 Februari 2015.

Forum Diskusi Suporter Indonesia yang diwakili oleh Rifqi Azmi dan Helmi Atmaja meminta PSSI membuka ke publik yaitu:

Baca Juga:  Kapolsek Baros Tinjau Pembangunan 100 RTLH

1. Dokumen kontrak antara PSSI dengan televisi soal hak siar U-19 2013.
2. Dokumen Tour Nusantara U-19 2014 kurun 2012-2014.
3. Rincian penerimaan hak siar Timnas Senior kurun 2012-2014.
4. Rincian anggaran Timnas U-23 dan Timnas U-19 kurun 2012-2014.
5. Transparansi tiket penjualan dan pemasukan lainnya sepanjang 2012-2014.

Namun apadaya Majelis kasasi MA yang bertindak duduk sebagai ketua majelis kasasi yaitu hakim agung Mahdi S Nasution dengan anggota hakim agung Hamdi dan Nurul Emliyah mengambil keputusan lain yaitu membatalkan seluruh putusan KIP dan PN Jakpus.

“Pengaturan jangka waktu merupakan ketentuan hak asasi yang harus ditaati oleh para pihak demi kepastian hukum,” cetus majelis dalam musyawarah 30 November 2015 silam. (bt,detik)

Baca Juga:  Pemkot Serang Ikuti Rapat Penanganan Covid-19 Oleh Kemendagri