KPUD dan Bawaslu Wajib Transparan Pakai Dana Hibah

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyepakati memberikan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI sebesar Rp 478 miliar.

Untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Pemprov DKI menghibahkan dana sebesar Rp 98 miliar. Dana tersebut telah disepakati usai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menandatangani nota kesepakatan, kemarin.

Ahok menginginkan penggunaan dana hibah tersebut KPUD maupun Bawaslu secara transparan.

“Saya kira KPUD cukup siap dan profesional ya. KPU provinsi istilahnya, termasuk Bawaslu. Kami udah ketemu 2-3 kali, saya sampaikan semua yang penting dibuat transparan. Terutama sistem pengawasan setelah pemilihan,” kata Ahok, Selasa (17/5/2016).

Bawaslu diharapkan dapat berperan aktif nantinya. Tujuannya, agar masyarakat tidak melihat adanya kecurangan apapun ketika sebelum atau setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang.

Baca Juga:  Pemprov Banten dan PT SMI Beberkan Manfaat Program Pemulihan Ekonomi Dampak Covid

“Kami sudah tawarkan Jakarta Smart City. Bawaslu kan tidak bisa membentuk banyak jaringan, dana terbatas. Jadi biarkan dia buat program, orang melaporkan. Ini dia bantu mereka bisa lihat laporannya, itu bisa melakukan penindakan,” ujar Ahok.

Mantan Bupati Bangka Belitung itu juga tidak menginginkan, dengan aliran dana yang naik dua kali lipat dibanding penyelenggaraan Pemilu 2012 itu dapat menimbulkan fitnah atau ucapan miring.

“Jadi lebih baik dibuat transparan, seadil mungkin biar orang bisa puas,” ucapnya. [rok]

Sumber : inilah.com