Harmoni Tertunda: Ketika Pusat dan Daerah Berebut Kewenangan
Otonomi daerah, sebuah pilar penting dalam tata kelola pemerintahan Indonesia, bertujuan mendekatkan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat. Namun, dalam implementasinya, seringkali muncul bayang-bayang konflik kewenangan yang berpotensi menghambat roda pembangunan dan pelayanan publik.
Akar konflik ini sering bermula dari ketidakjelasan atau tumpang tindih regulasi, interpretasi yang berbeda terhadap undang-undang, hingga perebutan sumber daya atau wilayah kerja. Sektor seperti pertambangan, perizinan investasi, tata ruang, hingga pengelolaan infrastruktur kerap menjadi arena ‘tarik ulur’ yang memperlambat gerak roda pemerintahan. Masing-masing pihak, baik pusat maupun daerah, merasa memiliki dasar hukum yang kuat atas klaim kewenangan mereka.
Dampak dari konflik kewenangan ini tidak sepele. Proyek-proyek pembangunan bisa terhambat, investasi mandek karena ketidakpastian hukum, pelayanan publik menjadi tidak optimal, bahkan bisa memicu sengketa hukum yang panjang. Pada akhirnya, masyarakatlah yang dirugikan karena hak-hak mereka untuk mendapatkan pelayanan dan kemajuan terganggu.
Untuk merajut harmoni ini, diperlukan langkah strategis. Revisi regulasi agar lebih jelas dan tidak multitafsir, penguatan koordinasi dan komunikasi lintas level pemerintahan, serta pembangunan kesamaan visi adalah kunci. Prioritaskan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat di atas ego sektoral atau daerah. Hanya dengan sinergi yang kuat, cita-cita otonomi daerah untuk kemajuan bangsa dapat tercapai sepenuhnya.
