KI Pusat Luncurkan Perki SLIP Desa, KI Banten Dorong Pemerintah Implementasikan SLIP Desa

BeritaTransparansi.co.id, Serang – Pemerintah Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang di atur di dalam Undang-Undang. Dimana Pemerintah Desa sendiri juga mendapatkan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat.

Hal tersebut mendorong masyarakat untuk menjaga dan memantau segala jenis kebijakan desa yang keluar dari pejabat publik di lingkungan pemerintah desa.

Pelayanan informasi publik di pemerintah desa perlu ditingkatkan, atas dasar hal tersebut maka Komisi Informasi (KI) Pusat meluncurkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang diselenggarakan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada Kamis (20/6/2019).

Peluncuran ini sebagai rangkaian peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) 2019, launching Perki Desa ini dirangkai juga dengan diskusi publik berjudul “Keterbukaan Informasi Publik untuk Kesejahteraan Desa”.

Baca Juga:  Menpan RB Resmikan Mall Pelayanan Publik Pemkab Tulangbawang

“Komisi Informasi sebagai lembaga yang di amanatkan UU 14 tahun 2008 dalam salah satu kewenangannya yakni membuat petunjuk teknis maka disusunlah Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Perki SLIP Desa),” ujar Ketua KI Pusat Gede Narayana.

Dikatakannya, ada beberapa hal yang paling mendasar di dalam Perki tersebut, yakni pertama, keterbukaan informasi publik diselenggarakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kedua untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat desa dalam memperoleh akses Informasi Publik Desa, dan ketiga untuk ketertiban dan kepastian dalam layanan informasi publik Desa, perlu ditetapkan standar layanan informasi publik desa sebagai acuan Desa dalam memberikan layanan informasi publik.

Baca Juga:  KI Kalbar Studi Banding ke KI Banten Bicarakan Soal PSI
Peresmian Perki SLIP Desa

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Achmad Nashrudin, Suwardi Komisioner divisi kelembagaan, dan dua orang dari Diskominfo Banten, Mansur dan Rudianto

Achmad Nashrudin memberikan apresiasi kepada Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro karena telah dipilih sebagai salah satu desa terbaik No. 1 tingkat Nasional dalam hal keterbukaan informasi publik berdasarkan hasil penilaian dari Kementrian Desa.

“Desa Pejabon Kabupaten Bojonegoro ini harus bisa dijadikan motivasi bagi desa-desa lain, khususnya desa di wilayah pemerintah Provinsi Banten,” ujar Achmad Nashrudin saat di konfirmasi wartawan beritatransparansi.co.id melalui pesan whatsapp, Minggu, (23/6/2019).

Menurut Nashrudin, hal ini dapat diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten khususnya pimpinan pejabat publik di wilayah Pemerintah Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang apabila masing-masing memiliki komitmen yang kuat untuk Sistem Pelayanan Informasi Publik Desa.

Baca Juga:  Menpan RB Resmikan Mall Pelayanan Publik Pemkab Tulangbawang

“Ya, Harus ada komitmen dr Pemerintah dan pimpinan terhadap Peningkatan Sistem Pelayanan Informasi Publik. Karena kalo tidak ada komitmen dari pemerintah (Government Will) dan pimpinan (Leadership Will) sulit terlaksana,” terangnya.

Tidak hanya itu, tambahnya, Dinas Kominfo juga menjadi peran penting dan menjadi lokomotif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di tingkat pemerintah kabupaten harus bisa sampai ketingkat desa.

“Dinas Kominfo menjadi lokomotif dalam memaksimalkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi aampai ketingkat desa,” pungkasnya. (ABT)