KI Banten Dorong Tingkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Beritatransparansi.com, Cirebon – Lahirnya Komisi Informasi Provinsi Banten (KI Banten) sejak tahun 2011, dan kami merupakan periode kedua yang dilantik pada tanggal 21 April 2015. Hal ini disampaikan oleh Rohimah Ketua KI Banten dalam sambutannya di acara pertemuan dengan Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon (KI Cirebon) di Kantor KI Cirebon, Jumat (21/10/2016).

 

Pada kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Hj. Nuraeni, S.Sos., M.Si dan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Ir. Zaid Elhabib, M.M beserta jajarannya.

 

Jumlah sengketa pada tahun 2016 menurun drastis hanya sekitar 79 register, “sebelumnya tahun 2015 sejak dilantik kami menyelesaikan perkara hingga 250 sengketa, namun tahun 2016 ini dari Januari sampai sekarang sudah menyelesaikan 79 perkara dan sisanya yang belum disidangkan dalam kurun waktu sampai Desember ini tidak lebih dari 10 register,” pungkas Rohimah.

 

“Pembentukan KI tingkat Kabupaten/Kota tidak melihat besarnya jumlah sengketa, namun tugas KI adalah mendorong bagaimana badan publik bisa meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi yang kaitannya dengan penyelenggaraan negara,” ujarnya menambahkan.

 

Rohimah menjelaskan bahwa Program-program KI Banten pada tahun 2017 tidak hanya terfokus pada penyelesaian sengketanya saja namun bagaiamana KI Banten bisa mendorong badan publik membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

 

Hal ini sejalan dengan keinginan dari Komisi I DPRD Provinsi Banten agar terbentuknya Komisi Informasi tingkat Kabupaten/kota. “Walapun tidak semua tapi minimal di daerah Tangerang Raya itu ada satu baik itu baik kabupaten atau kota yang bisa didorong untuk membentuk Komisi Informasi,” terangnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Hj. Nuraeni, S.Sos., M.Si mengapresiasi sekali kepada KI Cirebon yang sudah membentuk KI tingkat Kabupaten/kota terlebih dahulu.

 

Kedatangan ini, tambah Nuraeni, ingin mengetahui dan mendalami bagaimana prosesnya sehingga sampai terbentuknya KI Kota Cirebon dan KI Kabupaten Cirebon, “sedangkan Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat pun belum terbentuk Komisi Informasi,” ujarnya. (bt/red)