KI Banten Apresiasi Langkah SMAN 1 Rangkasbitung

Beritatransparansi.com, LEBAK – Pada era keterbukaan informasi saat ini, badan publik memiliki kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Badan Publik didalam UU KIP ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Baca Juga:  Moderasi Tokoh Agama Pilar Strategis Cegah Terorisme

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Transparansi di lingkungan badan Publik sudah seharusnya diimplementasikan guna mencegah adanya dugaan korupsi dari masyarakat bagi badan publik itu sendiri.

Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten bahkan sampai ke tingkat sekolah-sekolah wajib mempublikasikan apa yang menjadi kegiatan badan publik itu.

Seperti halnya diberitakan oleh iglobalnews.go.id bahwa SMAN 1 Rangkasbitung sudah menerapkan keterbukaan melalui website resmi www.smansarangkasbitung.sch.id. Terkait Laporan keuangan dana Bos Nasional, Bos Daerah maupun dana Komite.

“Sebagai sekolah rujukan yang selalu berusaha untuk menjadi sekolah sadar hukum, kami berusaha untuk selalu menjalankan aktivitas di Sekolah sesuai dengan rule of law termasuk dalam hal transparansi,” ujar Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkas Bitung Hj Iva Havidania, S.Pd., M.Pd yang dilansir dari iglobalnews.co.id.

Baca Juga:  Pemkab Tuba Sidak Pasar Tradisional Dan Pantau Barang Expired di Sejumlah Titik

Menurutnya, dengan ditayangkannya laporan keuangan tersebut diwebsite maka masyarakat atau wali murid lebih mudah mengakses,” agar lebih mudah diakses oleh orang tua siswa maupun pihak lain,” tambahnya.

Mendengar hal tersebut, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, H. Maskur, S.HI., M.H. mengapresiasi terhadap upaya transparansi yang dilakukan oleh SMAN 1 Rangkasbitung melalui website.

“Saya Apresiasi langkah SMAN 1 Rangkasbitung, karena badan publik sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan secara berkala salah satunya adalah soal Laporan keuangan,” ujar Maskur kepada beritatransparansi.com saat di jumpai di kantor KI Banten Jalan Raya Petir Kota Serang, Senin, (10/10).

Maskur menghimbau kepada Sekolah-Sekolah lain untuk mencontoh yang dilakukan oleh SMAN 1 Rangkasbitung, “Seharusnya ini bisa dijadikan contoh bagi sekolah lain dalam transparansi,”pungkasnya.

Baca Juga:  Pemkab Tuba Kembali Dapat Opini WTP Dari BPK RI

Dikatakan Maskur, tidak hanya laporan keuangan saja yang bisa ditayangkan di website,”selain Laporan keuangan, badan publik juga wajib menyediakan informasi sebagaimana dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 mengenai informasi Berkala, Serta merta, dan informasi setiap saat,” tambahnya.

Maskur berharap, tidak hanya SMAN 1 Rangkasbitung saja yang berani terbuka dalam hal soal anggaran ditayang di website, namun sekolah-sekolah lain juga.

“Saya harap Sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Banten khususnya sudah mulai menerapkan apa yang dilakukan oleh SMAN 1 Rangkasbitung,” tutupnya.

Diketahui bahwa sebelumnya KI Banten pernah melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik antara Pemohon Moch. Ojat Sudrajat terhadap SMAN 1 Rangkasbitung beberapa bulan lalu. Dalam putusan tersebut, KI Banten mengabulkan Permohonan Pemohon. (bt)