KH Amas Tadjuddin : Diawal Tahun 2020 Banten Terkena Bencana Alam, Warga Diharapkan Lebih Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT

BeritaTransparansi.co.id, Lebak – Mengawali tahun 2020, Provinsi Banten terkena musibah meluapnya sungai Ciberang pada Rabu 01 Januari 2019.

Terdata ada 6 kecamatan yang terkena banjir beserta longsor dan ada beberapa titik yang terdampak besar akibat meluapnya sungai Ciberang seperti pemukiman warga, kebon, area pesawahan, terutama di Kecamatan Cipanas, Lebak Gedong, dan Sajira yang menyebabkan kerugian material dan non material cukup besar.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Lebak, tercatat 1.747 rumah terendam dan 14 jembatan putus.

KH Amas Tadjuddin Tokoh Agama Banten menyikapi dengan adanya kejadian yang menimpa dibeberapa daerah di Indonesia khususnya Lebak.

Ia mengatakan, banjir merupakan bagian dari kebiasaan yang bersifat rutinitas setelah sebelumnya di guyur hujan deras. Dan yang harus direnungkan lebih dalam adalah banjir juga bagian dari ujian keimanan dan kesabaran mahluk hidup.

Baca Juga:  Polda Banten dan APH Daerah Gelar Rakor Percepatan Penyerapan Anggaran PEN

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh warga agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dini disertai kesabaran, ikhlas, dan tawakal kepada Allah SWT, menerima musibah sebagai bagian dari kehendak yang Maha Kuasa,” kata KH Amas Tadjuddin dalam rilisnya, Kamis (02/01/2019).

Selanjutnya, Amas Tadjuddin yang dikenal sebagai pakar pencegahan terorisme, mengingatkan agar pemerintah tidak boleh terlambat dalam menangani bencana alam seperti ini.

“Segera melakukan pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan, pemulihan perekonomian warga terdampak, penyiapan kesehatan, dan pemulihan dampak psikis traumatik pasca banjir,” ujarnya.

“Semua elemen masyarakat yang tidak terkena musibah banjir agar membantu pemerintah dalam semua upaya pemulihan paska bencana banjir dan longsor,” imbuhnya.

Baca Juga:  Kapolda Banten : Selamat dan Sukses Atas Terlaksananya Rakernas SMSI

Sebab jika terjadi pelambatan penanganan dan pemulihan dapat memicu kelompok gerakan radikal terorisme.

Sedangkan bagi masyarakat yang hendak membuka posko bantuan dilokasi terdampak agar lebih mengedepankan keikhlasan, kemanusiaan, tanpa harus mengibarkan bendera kepentingan politis, atau aliran aliran keagamaan tertentu yang tidak sesuai dengan tradisi masyarakat di lokasi banjir atau sejenis itu dalam berbagai bentuknya.

“Masyarakat jangan takut menolak bantuan yang nyata-nyata diketahui ada motif politis atau mengibarkan bendera muatan penyebaran aliran keagamaan yang bertentangan dengan aqidah Islam ahlus sunnah wal jamaah,” tutup Amas Tadjuddin. (01/Red)