Ketua GPN Lampung, Hermawan: Ada Upaya Memangkas Hak Kebebasan Berpendapat Dimuka Umum

Beritatransparansi.com, Bandar Lampung – Ketua Gerakan Pemuda Nusantara Provinsi Lampung Hermawan menyikapi statemen Kapolda Lampung mengenai pelarangan masyarakat Lampung yang berencana akan adakan aksi pada 2511 dan 212 mendatang.

 

 

Bahwa, tegas Hermawan, hal ikhwal menghalang-halangi unjuk rasa atau menyatakan pendapat dimuka umum adalah perbuatan pidana berdasarkan pada Pasal 18 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

 

 

Pernyataan pelarangan Kapolda Lampung Brigjen Pol Sudjarno itu senada dengan pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang disampaikan di Lobi Gedung Utama Mabes Polri, Jl Trunjoyo, Kebayoran Baru, Senin (21/11/2016) yang menyatakan bahwa akan menindak tegas bagi aksi yang bermaksud menggulingkan pemerintah. “itu ada Pasal Makar,” ujar Tito seperti dilansir dari detik.com

 

 

Menurut Hermawan, bahwa hak warga negara sudah dijamin oleh undang – undang, “dan hal ini kita kembali seperti zaman orba (orde Baru) alias mundur jauh kebelakang,” tandas Advokat Syariah lampung ini saat dikonfirmasi.

Selain itu, tambah Hermawan, Hak berkumpul dan berpendapat sudah diatur didalam pasal 28 UUD 1945.

 

 

“Maka bagi warga Lampung yang akan melaksanakan unjuk rasa super damai ke Jakarta jangan takut atas upaya-upaya memangkas hak kemerdekaan sebagai warga negara, jadi jalan saja,” tutupnya. (bt/red)