Kejati Banten Tahan WHK Atas Dugaan Korupsi Pemeliharaan Mobil Dinas

Infrastruktur Banten inisial WHK usai pemeriksaan oleh Kejati Banten, Senin (22/5)
Infrastruktur Banten inisial WHK usai pemeriksaan oleh Kejati Banten, Senin (22/5)

Beritatransparansi.com, SERANG – Kejaksaan Tinggi Banten Kemarin Senin (22/5) menahan WHK Kepala Biro Bina Infrastruktur Banten atas dugaan tindak pidana korupsi pemeliharaan kendaraan dinas roda empat pada Biro Perlengkapan dan Aset pada APBD tahun anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12,027 milyar.

Kasi Penkum Kejati Banten Holil Hadi menjelaskan, proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 14 bengkel untuk perbaikan atau servis serta pergantian suku cadang kendaraan dinas roda empat dalam lingkungan pemda provinsi Banten.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI serta Inspektorat Provinsi Banten telah ditemukannya adanya kelebihan pembayaran Rp. 3,4 milyar.

Dikatakannya, kelebihan pembayaran tersebut karena adanya 3 hal, pertama, pembayaran dikembalikan ke Biro Perlengkapan. “setelah masuk ke rekening bengkel, uang diminta kembali oleh Biro Perlengkapan dengan alasan untuk membantu lembaga atau sebagai fee yang besarannya tidak sama setiap bengkel,” ungkap Holil kepada awak media usai lakukan pemeriksaan terhadap WHK di Kantor Kejati Banten, Senin (22/5).

Kedua, lanjutnya, adanya pembayaran untuk melunasi tagihan hutang pada tahun sebelumnya, dan yang terakhir adanya dugaan pekerjaan yang fiktif.

”Adapun pasal yang disangkakan pasal dua ayat satu jo pasal 18 UU RI no 31 Tahun 1999 jo UU RI no 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara seumur hidup, paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 tahun,” pungkasnya.

Menanggapi soal penahanan terhadap WHK, Kuasa hukum tersangka Hadian Surahmat mengungkapkan bahwa kliennya sudah memiliki itikad baik karena semua temuan BPK sudah di kembalikan. “itu sudah dibayar semuanya, sebenernya ga perlu ditahan karena sudah ada itikad baik, tapi itu hak penyidik, nanti kita akan buktikan di persidangan, apakah ada kerugian negara atau tidak,” ungkapnya. (bt)