Pemekaran Wilayah: Janji Akses, Tantangan Kualitas Layanan Publik
Kebijakan pemekaran daerah, atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), seringkali digulirkan dengan janji manis: mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan. Tujuannya mulia, yakni agar masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan induk dapat mengakses layanan dasar secara lebih mudah dan cepat.
Secara teori, pemekaran dapat membawa sejumlah dampak positif. Pertama, aksesibilitas layanan meningkat karena pusat pemerintahan baru lebih dekat. Kedua, fokus pembangunan dapat lebih spesifik sesuai kebutuhan lokal. Ketiga, partisipasi masyarakat berpotensi lebih besar dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerahnya.
Namun, realitasnya tak selalu seindah harapan. Pemekaran seringkali menciptakan tantangan berat bagi kualitas pelayanan publik:
- Beban Anggaran: Pembentukan birokrasi baru, pembangunan infrastruktur, dan penggajian pegawai memerlukan biaya besar yang kerap membebani APBD, menggeser alokasi dana untuk layanan esensial seperti pendidikan atau kesehatan.
- Kualitas SDM: Daerah baru sering kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berpengalaman, berdampak langsung pada efisiensi dan profesionalisme layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- Fragmentasi Kebijakan: Pemekaran bisa menyebabkan fragmentasi kebijakan dan koordinasi antar daerah, yang justru mempersulit penanganan masalah lintas wilayah dan menciptakan kebingungan di tingkat masyarakat.
- Potensi KKN: Dengan otonomi baru, muncul pula celah untuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan sumber daya dan proyek, yang pada akhirnya merugikan masyarakat penerima layanan.
Maka, kebijakan pemekaran daerah adalah ‘pisau bermata dua’. Di satu sisi menawarkan potensi perbaikan akses, namun di sisi lain berisiko menciptakan inefisiensi dan menurunkan kualitas layanan jika tidak direncanakan dan dievaluasi secara matang. Keberhasilan pemekaran seharusnya diukur bukan hanya dari terbentuknya wilayah administratif baru, melainkan dari peningkatan nyata kualitas hidup dan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang optimal.
