Ketika Jempol Berbicara: Jerat Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial
Media sosial telah menjadi medan utama interaksi, namun juga rentan menjadi arena tindak pidana, salah satunya pencemaran nama baik. Kecepatan penyebaran informasi dan anonimitas semu seringkali disalahgunakan, menimbulkan kerugian reputasi yang masif bagi korban. Lalu, bagaimana hukum merespons fenomena ini?
Secara yuridis, tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial utamanya dijerat melalui Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini merujuk pada ketentuan pidana pencemaran dan penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan 311. Unsur penting dalam pasal-pasal ini adalah adanya niat untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang, serta penyebaran informasi yang tidak benar atau tuduhan fitnah.
Penting dicatat, delik pencemaran nama baik ini bersifat "aduan". Artinya, proses hukum baru dapat berjalan jika ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya. Tanpa laporan dari korban, penegak hukum tidak bisa langsung bertindak.
Meski demikian, penegakan hukum terhadap kasus ini tidak selalu mudah. Tantangan utama terletak pada pembuktian unsur niat jahat dan interpretasi batas antara kebebasan berekspresi dengan pencemaran nama baik. Selain itu, jejak digital yang masif juga membutuhkan keahlian khusus dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Maka, kehati-hatian dalam berinteraksi di media sosial menjadi mutlak. Setiap postingan, komentar, atau unggahan berpotensi mengandung konsekuensi hukum. Memahami landasan hukum ini krusial untuk menciptakan ruang digital yang lebih bertanggung jawab, menghormati hak setiap individu atas reputasinya, dan menghindari jerat pidana yang serius.
