Jelang PHPU, Polda Banten Perketat Keamanan

BeritaTransparansi.co.id, Serang РKepolisian Daerah (Polda) Banten tengah mempersiapkan kemanan secara ketat jelang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Dikarenakan Provinsi Banten adalah sebagai Daerah penyangga Ibu Kota Negara, yang memiliki potensi kerawanan kamtibmas yang cukup tinggi. Sehingga bisa terjadi mobilisasi massa, aksi provokasi, hingga konflik sosial.

Demikian disampaikan oleh, Kapolda Banten, Irjen Pol Tomsi Tohir saat apel konsolidasi operasi ketupat kalimaya 2019 dan apel pengamanan sidang PHPU 2019 di lapangan Mapolda Banten, Kamis (13/6/2019).

“Setelah pengamanan Idul Fitri sinergi TNI Polri akan kembali diuji oleh agenda kamtibmas lainnya,  yang syarat akan tantangan, yakni PHPU di mahkamah konstitusi,  yang akan berlangsung mulai pada hari Jum’at 14 Juni 2019,” katanya.

Baca Juga:  Pandemi Covid-19, Badan Publik Tetap Berikan Layanan Informasi Publik

Jendral Bintang dua itupun menyampaikan, apel konsolidasi sebagai momentum untuk mempersiapkan diri dan kesatuan untuk memperkuat sumber daya yang dimiliki Polda Banten dalam menjamin agar sidang PHPU dapat berjalan dengan aman.

“Kami juga mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membimbing masyarakat agar menghormati langkah konstitusional dalam menyelesaikan sengketa pemilu, menghindari aksi massa, serta senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, MK telah menetapkan sidang perdana Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2019 pada 14 Juni 2019 besok.

Dalam sidang perdana, MK akan menggelar putusan sela dengan menyatakan apakah gugat dari pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dapat diterima atau tidak dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan pemohon.

Baca Juga:  Menpan RB Resmikan Mall Pelayanan Publik Pemkab Tulangbawang

Adapun, jika dalam putusan sela gugatan diterima, makan dalam sidang selanjutnya akan dilakukan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, saksi ahli, alat bukti dan lainnya yang dijadwalkan pada 17-21 Juni 2019.

Setelah itu, tahap selanjutnya yakni Rapat Pemusyawaratan Hakim atau RPH. Sementara sidang pengucapan putusan untuk perkara Pemilu Presiden itu sendiri diagendakan pada 28 Juli. (KI)