Inspektorat Tuba Janji Akan Panggil Diskominfo

BT,  Tulangbawang – Inspektorat Kabupaten Tulangbawang akan segera melakukan pememanggil terhadap pihak Dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) untuk melakukan klarifikasi terkait Belanja pengadaan bandwidth jaringan internet tahun anggaran 2020 yang di duga melanggar Permendagri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Menurut inspektur inspektorat kabupaten Tulangbawang Pahada Hidayat setiap kegiatan harus dilakukan dengan baik, pihak OPD dalam melakukan Pengadaan belanja barang dan jasa harus mematuhi tata kelola keuangan harus dilakukan secara tertib administrasi dan sesuai dengan regulasi yang ada.Terkait adanya pemberitaan permasalahan pengadaan jaringan internet di Diskominfo kabupaten Tulangbawang yang di duga pengelolaan keuangan nya tidak sesuai Permendagri, Pahada mengatakan pihaknya akan segera melakukan pemanggilan untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut.

“Tata kelola keuangan memang perlu dikelola secara tertib, maka akan kami klarifikasi dulu dengan OPD yang dimaksud (Diskominfo Tuba),” tegas pahada inspektur Inspektorat saat dihubungi via WhatsApp.

Pengadaan bandwidth jaringan internet yang dilakukan Diskominfo dengan kapasitas 500 Mbps yang terbagi di 30 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten setempat tersebut, diduga tidak bias dimanfaatkan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan sehingga tidak bisa mengkaper kebutuhan internet di masing-masing OPD alias jaringan internet tersebut tidak berfungsi dengan baik (tidak bisa digunakan dengan semestinya) hal itu menyebabkan anggaran milyaran rupiah untuk belanja jaringan internet pengadaan bandwidth terbuang sia-sia.

Terbukti dengan banyaknya keluhan di beberapa OPD, yang diduga tidak dapat menggunakan jaringan internet yang disediakan Diskominfo karna jaringanya internetnya lemot dan sering terpust dan gangguna, serta jaringan internet yang disediakan juga tidak bisa memenihi kebutuhan dimasing masing OPD itu sendiri, sehingga pihak OPD tersebut masih tetap menggunakan jaringan internet indihome Telkom.

Kondisi Pengadaan belanja bandwidth jaringan internet di Diskominfo tersebut kuat dugaan tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan, bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Baca Juga:  FKPT Banten Kunjungi Lapas Cilegon yang Terintegrasi Tiga Napiter

Berita sebelumnya akibat buruknya jaringan internet dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Tulangbawang, Belanja internet pengadaan bandwidth jaringan fiber optik pada tahun anggaran 2020 diduga kuat pemborosan anggaran dan berpotensi rugikan keuangan Negara.

Hal ini dapat dilihat masih banyak dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tulangbawang masiih tetap menganggarkan langganan jarngan internet Indehome, walaupun di OPD tersebut telah terpasang jaringan internet fiber optic dari Kominfo Kabupaten Tulangbawang yang menelan anggaran milyaran rupiah pada tahun anggaran 2020.

Dari rincian data anggaran untuk belanja jaringan internet di Diskominfo Tuba, yang berhasil diperoleh oleh tim sebagai berikut, pada tahun anggaran 2019 Diskominfo Tuba, menganggarkan Jasa konsultan perencanaan dengan Nama paket Belanja jasa konsultasi perencanaan pembangunan jaringan fiber optik Internet OPD tahap 1 keg. Implementasi penerapan E Government di kabupaten Tulang bawang, dengan nilai pagu sebesar Rp. 75.000.000, dan Belanja jasa pengawasan dengan nama paket Belanja jasa konsultasi pengawasan pembangunan jaringan fiber optik Internet OPD tahap 1 keg.Implementasi penerapan E Government di kabupaten Tulangbawang denga pagu Rp 75.000.000.00.

Pada tahun anggaran 2020 Diskominfo Tuba pada bulan febuari mengadakan belanja internet dengan nama paket Belanja internet pengadaan Bandwidth dengan pagu Rp 1.5 Milyar, yang dimenangkan oleh PT. Giga Patra Multimedia dengan alamat perusahaan RT.04/RW.02, Desa Nanang Baru Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur dengan nilai penawaran Rp 1.349.503.650.

Dengan penandatangan kontrak pekerjaan pada tanggal 12 Maret 2020, dengan jaringan internet yang dipasang sebanyak 30 OPD, dengan Kapasitas kecepatan koneksi jaringan internet sebesar 500 Mbps.

Dengan Kapasitas kecepatan koneksi jaringan internet sebesar 500 Mbps, yang di anggarkan oleh Diskominfo Tuba, akan tetapi permasalahan jaringan internet di 30 OPD yang telah terpasang tersebut, kualitas sinyalnya internet nya pun masih sangat lambat alias lemot, bahkan tidak berfungsi dengan baik alias buruk.

Baca Juga:  Pemerintah Bersama Unsur Masyarakat di Tulang Bawang Sepakat Dalam Pencegahan Pengendalian Covid-19

Dari beberapa keterangan pengguna di OPD yang terpasang jaringan internet di Diskominfo Tuba, bahwa jaringan internet yang sudah terpasang oleh Diskominfo tidak memuaskan atau jaringan data yang dihasilkan sangat lambat dan tidak terpakai, sehingga terpaksa jaringan internet Indehome speedy dari Telkom tetap kami gunakan hal itu untuk memperlancar jaringan internet agar tidak menghambat pekerjaan Kami, ujar ASN di Dinas Pariwisata Kabupaten Tulangbawang , belum lama ini (30/11).

“Kami terpaksa memakai speedy untuk memperlancar jaringan internet yang digunakan agar tidak menghambat kinerja pegawai kami, Padahal kami sudah menyampaikan jaringan lemot ini ke Diskominfo tapi hasilnya masih saja tetap lemot,” ujarnya.

Keluhan yang sama juga diungkap dari salah satu pegawai BPKAD, kami masing tetap berlangganan internet dari jaringan Indihome Telkom, karna jaringan internet dari Diskominfo sangat buruk dan seringkali terjadi ganguan jaringan, jadi gak bisa mengkaper kebutuhan jaringan internet di Kantor Kita.

 

Kepala Dinas Dukcapil Yusrizal mengatakan, bahwa untuk kwalitas jaringan internet dari Diskominfo tersebut setandar, tapi agak ngadat jaringan internet nya. Kami saat ini masih memakai jaringan internet dari Indehom Telkom untuk pelayanan, sekalian untuk ngebek Up, sedangkan jaringan internet dari Kominfo sendiri kami pakai untuk bagian atas.

Ketika ditanya kenapa bagian pelayanan Dukcapil tidak memakai jaringan internet dari Diskominfo Tuba, Yusrizal mengatakan, kita belum mencobanyasih, tapi saya rasa jaringan internet dari Diskominfo tidak bisa mengkaper kebutuhan internet dibagian pelayanan ini. Jaringan internet dari Diskominfo itu juga naik turun sinyalnya alias putus nyambung.

Ditempat yang berbeda keluhan yang sama juga dilontarkan oleh salah satu pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengatakan, Kalau dari sana nya pas ditanya dengan teknisinya 500 mbps tapi kan dibagi saya gak tau disini berpa, di pakek untuk laptop aja sudah lemot sering ini juga gak konek sering lose ntah dia dari sananya, makanya sampai saat ini kami masih memakai jaringan internet dari Indihome Telkom.

Baca Juga:  Preservasi Drainase Jalan Lintas Timur Tuba di Soal

Berdasarkan pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan penyediaan internet Diskominfo kabupaten Tulangbawang, Herwan Hadi belum lama ini mengatakan, seharusnya apabila ada problem atas jaringan mereka pihak OPD, harusnya memberitahu kepada kami “harusnya OPD aktif jangan diam saja” ujar PPK diruang kerjanya belum lama ini.

Dari hasi investigasi dan keterangan dari beberapa OPD yang berhasil diperoleh terdapat beberapa dugaan permasalahanyang terjadi dilapangan, Pembelian banwidth tidak disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Unit OPD, dilihat dari masih banyak OPD – OPD tetap menggunakan jaringan internet Indehome Telkom untuk mencukupi kebutuhan jaringa internet di OPD mereka masing-masing.

Diskominfo diduga tidak melakukan monitoring penggunaan internet di setiap OPD secara rutin, hal tersebut ditunjukan dengan adanya permasalahan – pemasalahan pada jaringan internet yang terpasang di beberapa OPD, sehingga banyak OPD – OPD tidak dapat menggunakan jaringan internet tersebut karna lemot dan sebagainya. Kuat dugaan Kominfo tidak memiliki laporan monitoring tentang jaringan internet yang terpasang di masing-masing OPD yang dibuat setiap akhir bulan.

Diskominfo juga diduga tidak memiliki salah satu alat yaitu aplikasi Multi Router Traffic Grapher (MRTG) yang dapat dipakai untuk melakukan monitoring untuk mendeteksi perubahan beban lalu lintas data pada jaringan data di OPD.

Monitoring diperlukan untuk memantau jumlah waktu layanan internet dalam 1 tahun dengan jumlah waktu layanan yang dibayar dan untuk memantau berapa besaran bandwidth yang diterima dengan bandwidth yang dibayar. Selain itu, pelanggan harus melakukan evaluasi kebutuhan bandwidth dari masing-masing unit dan peninjauan realisasi pemakaian internet apakah telah sesuai dengan kontrak. (Sofyan)