INI DAFTAR BADAN PUBLIK YANG TIDAK MENGEMBALIKAN QUESIONER MONEV KI BANTEN

BT, Serang – Komisi Informasi Provinsi Banten (KI Banten) tepat pukul 16.00 WIB menutup tahapan pengembalian quesioner Badan Publik pada Jum’at (28/8). Monev tahun 2020 diikuti oleh (empat) kategori Badan Publik yaitu kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten, kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Banten serta kategori Lembaga Non Struktural (LNS)/Vertikal).

Penutupan tahapan pengembalian dihadiri oleh Komisioner KI Banten dan Panitia MONEV Badan Publik 2020 di Kantor KI Banten yang langsung dipimpin Ketua KI Banten Hilman.

Ketua Panitia Monev BP 2020, Heri Wahidin mengatakan bahwa untuk kategori OPD di lingkungan Pemprov Banten, dari 41 OPD hanya satu yang tidak mengembalikan quesioner yaitu Biro Kejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Setda Provinsi Banten.

Baca Juga:  Pandemi Covid-19, Badan Publik Tetap Berikan Layanan Informasi Publik

“Untuk kategori OPD hanya satu yang tidak mengembalikan, itu Biro Kesra Provinsi Banten,” ungkapnya.

Ditambahkan Heri, untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, hanya Pemerintah Kota Cilegon yang tidak mengembalikan quesioner.

Selain itu, pada Kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Banten dari 22 BUMD hanya 12 yang mengembalikan.

Adapun kategori BUMD yang tidak mengembalikan quesioner adalah PT. Banten Global Development (BGD) Provinsi Banten; Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Berkah (PD. BPR) Kabupaten Pandeglang; Perusahaan Daerah Lebak Niaga Kabupaten Lebak; Perusahaan Daerah Niaga Kerta Raharja (PD NKR) Kabupaten Tangerang; Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Serang; PT Serang Berkah Mandiri (SBM) Kabupaten Serang; Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang; Perusahaan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) Kota Cilegon; PT. Serang Guna Sarana, Kota Serang serta PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Persero), Kota Tangerang Selatan.

Baca Juga:  Pemprov Banten dan PT SMI Beberkan Manfaat Program Pemulihan Ekonomi Dampak Covid

Pada kategori Lembaga Non Struktural (LNS)/Vertikal dari 28 sebanyak 13 LNS/Vertikal tidak mengembalikan quesioner yaitu Pengadilan Tinggi Agama Banten; KONI Prov. Banten; KNPI Prov Banten; BPK Perwakilan Prov. Banten; BPN Kanwil Banten; Balai POM Serang; BI Perwakilan Banten; Kanwil Kementerian Agama Prov. Banten; Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Prov. Banten; Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten; Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; Balai Kepurbakalaan Prov. Banten serta LPTQ Prov. Banten.

Lebih lanjut dikatakan Heri, dengan berakhirnya pengembalian quesioner maka akan dilanjutkan dengan pemantauan website yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 September hingga 18 September 2020 untuk menentukan Badan Publik mana yang akan di visitasi dan/atau melakukan presentasi terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada badan publiknya.

Baca Juga:  KI Kalbar Studi Banding ke KI Banten Bicarakan Soal PSI

Sementara itu Wakil Ketua KI Banten, Toni Anwar Mahmud mengatakan bahwa Monev 2020, pengembalian quesioner badan publik pada tahun 2020 kuantitasnya menaik. Khususnya OPD pemprov Banten. Hal ini juga menunjukan keseriusan PPID Utama dan PPID Pembantu Pemprov Banten untuk mencapai target Informatif pada tahun 2020.

“KI Banten ingin memastikan bahwa pada tahun kesembilan pelaksanaan keterbukaan informasi di Provinsi Banten, badan publik berorientasi pada pengguna informasi. Sehingga kualitas Informasi Publik yang wajib diumumkan sudah harus tersedia di website badan publik. Dengan demikian jika timbul permohonan informasi publik dari masyarakat, permohonan tersebut merupakan hal yang sangat substantif dimohonkan kepada badan publik”. Tutupnya. (htb/red)