Hilangkan Politik Transaksional, Pemilihan Ketum Golkar Disarankan Terbuka

Jakarta : Partai Golkar disarankan melakukan mekanisme pemilihan ketua umum secara terbuka untuk menghilangkan politik transaksional dan politik banyak kaki (tanpa idealisme) sehingga revitalisasi dan  reformasi yang didengungkan selama ini dapat terwujud.

“Kalau mau demokratis, pemilihan ketua umum Partai Golkar harus terbuka. Votting tertutup akan menyuburkan budaya politik transaksional dan politik banyak kaki,” kata

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat,  pada wartawan, Minggu (15/5/2016).

Maka itu, Syarif menilai, para calon ketua umum yang menolak voting terbuka tergolong tidak memiliki semangat memperbarui, mereviltasisasi, dan mereformasi Partai Golkar menjadi partai yang modern.

Padahal, kata dia, saat menyampikan visi-misi hal tersebut disampaikan secara lugas baik ditujukan internal maupun pada khalayak melalui media massa.

Baca Juga:  Sudah Gasak 1080 Motor, Sindikat Curanmor Dibekuk Polresta Tangerang

“Semua calon ketua umum yang menolak votting terbuka jelas tidak membawa semangat perubahan pada Partai Golkar,” ujar Syarif.

Selama ini, diakuinya, Partai Golkar memang memiliki tradisi memilih calon ketua umum secara tertutup dengan alasan bahwa memilih orang itu harus dilakukan tertutup dan bahkan ada yang berani berbicara pemilihan orang secara terbuka tidak demokratis.

Namun, menurutnya, jika memang ingin membuat Partai Golkar menjadi partai yang modern, maka tradisi-tradisi yang dapat menghidupkan politik transaksional, poitik ‘dagang sapi’, dan  politik banyak kaki harus dihilangkan.

“Dengan votting terbuka para pemilih juga menjadi pragmatis siapa yang menawarkan uang paling banyak dialah yang dipilih. Para kader yang akan memilih pun memilih hanya berdasaran tawaran tanpa ada perasaan  untuk memperjuangkan idealisme dengan calon ketua umum yang akan  mereka pilih.

Baca Juga:  Pendekar Banten Dukung Erick Tohir Jalankan Tugas Negara Demi Kepentingan Rakyat

Seperti diketahui hampir semua calon ketua umum menolak pemilihan dilakukan secara terbuka seperti, Ade Komaruddin, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso dan lainnya.

Hanya Setya Novanto yang menerima votting dilakukan secara terbuka. Alasan pihak yang menolak karena dianggap votting terbuka tidak demokratis, akan menimbulkan perpecahan. (Zvol/DS)

Sumber : rri.co.id