Hakim PTUN Jakarta Perintahkan Ahok Cabut Izin Reklamasi Pulau G

Jakarta, Sidang Pembacaan Putusan terkait izin reklamasi, Majelis Hakim memerintahkan Gubernur DKI untuk mencabut izin tersebut. Sidang tersebut dilaksanakan di PTUN Jakarta, Pulogebang, Jaktim, Selasa (31/5/2016).

 

Alasan yang mendasari Majelis Hakim Adhi Budi Sulistyo mengambil keputusan ini adalah Tidak dicantumkannya UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesiri dan pulau-pulau kecil.

 

Keputusan hukum yang digugat adalah Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa sebagai pihak pengembang.

 

“Kemudian alasan kedua Dalam surat keputusan Gubernur tersebut dicantumkan mengenai rencana zonasi”. Ujar Adhi

 

Alasan ketiga, penyusunan Amdal dalam pemberian izin tersebut tidak partisipatif melibatkan nelayan.

Baca Juga:  KI Kalbar Studi Banding ke KI Banten Bicarakan Soal PSI

 

Lanjut alasan keempat yaitu “tidak sesuai dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan UU no 2 Tahun 2012”. Tambahnya

 

Yang terakhir adalah hakim menilai izin reklamasi tersebut akan menimbulkan banyak dampak buruk untuk lingkungan, sosial, dan ekonomi serta menganggu objek vital.

Sumber : detik.com