Evaluasi Peran KI Banten Dalam Pemilu 2019

Beritatransparansi.co.id, SERANG – Pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Legislatif (Pileg) telah usai beberapa waktu lalu, namun masih banyak yang dapat di evaluasi dalam penyelenggaraan pemilu ini. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ada lembaga negara yang harus diperhitungkan dan wajib diikutsertakan dalam rapat-rapat saat penyelenggaraan Pemilu kedepannya.

Komisi Informasi adalah sebuah lembaga yang patut diperhitungkan dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut disampaikan oleh Hj. Ade Yuliasih, S.H., M.Kn Sekretaris Komisi 1 bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dalam rapat kunjungan kerja ke Komisi Informasi Provinsi Banten (KI Banten) dengan tema Review Keterbukaan Informasi Pemilihan Umum 2019 di ruang rapat KI Banten, Serang, (22/5/2019).

Baca Juga:  Wali Kota Serang Syafrudin Buka 'Gebyar Pekan Kuliner dan Industri Pasar Kreatif IKM/UKM 2020

Sebagai peserta Pemilu, Ade juga menceritakan bahwa dirinya sempat mengalami kesulitan mendapatkan informasi di KPU. “saya sempat kesulitan mengakses informasi, khususnya mengenai Formulir C1,” ungkapnya.

Ade juga menambahkan, agenda rapat ini adalah sebuah evaluasi dimana ada kelemahan keterbukaan informasi publik pada saat penyelenggaraan Pemilu lalu.

Tidak hanya itu, seharusnya lembaga KPU juga selain merujuk kepada aturan Peraturan KPU bisa mengedepankan aturan hukum terhadap Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik agar Pemilu bisa berjalan dengan tertib.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KI Banten Hilman mengatakan bahwa KI Banten dalam hal penyelenggaraan Pemilu tersebut sifatnya pasif karena harus menunggu laporan dari masyarakat.

Baca Juga:  RELAWAN BRIGADE TAPA ALL OUT MENANGKAN PASLON NOMOR URUT 01

“KI Banten bersifat Pasif karena harus menunggu laporan dari masyarakat,” kata Hilman.

Dijelaskannya, sebelum pemilu dilaksanakan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) telah menerbitkan dan menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2019.

“KI Pusat sebelumnya sudah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 untuk dijadikan acuan juga bagi KI Banten apabila terjadi sengketa informasi,” ujarnya.

Jika terjadi sengketa, tambah Hilman, maka KI Banten jelas sangat memprioritaskannya karena didalam Peraturan Komisi Informasi No 1 tersebut dijelaskan waktu-waktu yang sangat singkat untuk diselesaikannya.

“jika ada laporan dari masyarakat maka kami dahulukan jadwal persidangannya, karena waktunya sangat singkat,” terang Hilman.

Baca Juga:  Himbau Masyarakat, Personel Polda Banten Gelar Patroli Dialogis

Perlu diketahui, kata Hilman, dalam sengketa informasi Pemilu lalu Komisi Informasi Provinsi Banten tidak menerima satupun laporan dari masyarakat terhadap sulitnya mendapatkan informasi. (trio)