ETIKA PROFESI HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (HAMBATAN DAN UPAYA MENGATASINYA)

ETIKA PROFESI HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (HAMBATAN DAN UPAYA MENGATASINYA)

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk berucap, bertindak, berperilaku atau untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi kesenangan sesuai dengan keahliannya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Namun setiap orang untuk mencapai tujuan hidup itu, agar dia dapat hidup tentram, tertib, teratur aman, dan damai serta tidak diganggu oleh orang lain, ia dituntut untuk mentaati batasan-batasan atau etika dalam pergaulan hidupnya dengan orang lain yang ada disekitarnya, setiap orang juga dituntut untuk tidak merugikan orang lain dan harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukan.

Batasan-batasan bagi mereka yang berprofesi hukum dalam melaksanakan profesinya adalah etika, adalah kode etik profesi hukum yang berisi kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan keharusan untuk mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan profesinya serta sangsi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan tersebut[1].

Kode etik profesi merupakan norma yang di tetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana membuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Fokus perhatian ditujukan pada kode etik polisi, kode etik jaksa, kode etik hakim, kode etik advokad, dan kode etik notaris.

Dari beberapa kategori di atas yang paling menarik adalah hakim karena hakim berusaha menemukan hakikat hukum dalam memutuskan masalah yang akan diputuskannya. Penegakan hukum harus dimulai oleh orang-orang yang mengerti tentang hukum itu sendiri. Keberhasilan penegakan hukum banyak di tentukan oleh faktor pelaksananya, terutama olah para sarjana hukum[2].

Sorotan terhadap hukum dan penegakan hukum bukanlah merupakan sosok yang baru di tanah air kita, dia begitu penting untuk dibicarakan karena hal ini tidak saja merupakan tugas dan amanah konstitusi (UUD 1945), tetapi lebih jauh di sisi lain ia juga merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini berhubungan dengan kelangsungan masa depan pencari keadilan di Indonesia.

Masalah etika dan moral perlu mendapat perhatian yang seksama untuk memberikan jiwa pada hukum dan penegaknya. Dalam rangka revitalisasi hukum untuk mendukung demokratisasi, maka masalah moral dan etika mendesak untuk ditingkatkan fungsi dan keberadaanya, karena saat ini aspek moral dan etika telah menghilang dari system hukum di Indonesia[3].

Oleh karena itu perlu pengaturan yang komprehensif mengenai etika profesi di kalangan penegak hukum, menciptakan kemandirian kelembagaan, berfungsinya dewan/majelis kehormatan, yang kesemuanya ini untuk membangun profesionalisme.

  1. Rumusan Masalah

Dilihat dari uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang diungkapkan lebih lanjut dalam penulisan ini, yaitu:

  1. Bagaimanakah jenis pelanggaran kode etik profesi hukum Hakim, Jaksa, advokad dan Notaris?
  2. Bagaimana upaya penegakan hukum pelanggaran kode etik terhadap profesi hukum?
  3. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai penulis adalah untuk mengetahui Bagaimanakah jenis pelanggaran kode etik profesi hukum Hakim, Jaksa, advokad dan Notaris kemudian Bagaimana upaya penegakan hukum pelanggaran kode etik terhadap profesi hukum.

  1. Metode Penelitian Hukum

Metode Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis. Yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan yang ada di Indonesia dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari beberapa bacaan buku yang menjadi bahan refrensi penulis untuk menganilisis bagaimana jenis pelanggaran kode etik hukum kemudian Bagaimana upaya penegakan hukum pelanggaran kode etik terhadap Profesi hukum melalui berbagai analisis tersebut nantinya akan disusun beberapa kesimpulan. Selanjutnya untuk menjawab keseluruhan permasalahan yang diteliti maka digunakan metode penulisan terhadap asas-asas hukum.

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

  1. Pengertian Etika

Pembicaraan tentang etika bagi setiap profesi termasuk profesi hukum berkaitan dengan norma kehidupan antar manusia, yang sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia (human rights), hak asasi manusia adalah hak dasar anugerah Tuhan yang melekat sejak lahir. Esensi etika adalah norma hidup antar manusia supaya manusia yang satu memperlakukan manusia lainnya sebagai manusia. Demikian juga sebaliknya.

Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani, dari kata “Ethikos, etos” yang berarti adat, kebiasaan, praktik[4]. Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak inilah terbentuk kata Etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau, ilmu tentang adat kebiasaan[5].

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjunya disebut KBBI) Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)[6]. Moral merupakan landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga dan yang terpenting moral berada pada batin dan atau pikiran setiap insan sebagai fungsi kontrol untuk penyeimbang bagi pikiran negatif yang akan direalisasikan[7].

Moral sebenarnya tidak dapat lepas dari pengaruh sosial budaya, setempat yang diyakini kebenarannya. Moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Hal tersebut akan lebih mudah kita pahami manakala mendengar orang mengatakan perbuatannya tidak bermoral. Perkataan tersebut mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dipandang buruk atau salah karena melanggar nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat.

Jadi kata etika dipakai dalam dua pengertian, yaitu:

  1. Sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang diterima sebagai pegangan bagi perilaku masyarakat. Dalam hal ini etika sama artinya dengan moral atau moralitas, seperti dalam ungkapan “hal itu tidak etis”.
  2. Etika adalah ilmu. Etika adalah studi tentang moralitas dan etika dalam arti pertama. Etika mempelajari kehidupan baik dan buruk dalam arti moral dan menentukan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Di sisi lain, etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Pembedaan etika menjadi etika umum dan etika khusus ini dipopulerkan oleh Magnis Suseno dengan istilah etika deskriptif. Lebih lanjut Magnis Suseno menjelaskan bahwa etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Adapun etika khusus yang individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri sedangkan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia.[8]

 

  1. Macam-macam Etika

Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau pelbagai pendekatan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Ada 3 pendekatan ilmiah tentang moralitas yaitu, etika deskripsi, etika Normatif dan Metaetika.

  1. Etika Deskriptif

Mempelajari dan menguraikan atau mempelajari moral sesuatu masyarakat, kebudayaan dan bangsa tertentu dalam suatu periode sejarah ia melukiskan adat istiadat, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan dan dilarang.

  1. Etika Normatif

Secara sistematis berusaha menyajikan serta membenarkan suatu sistem moral. Disini para ahli tidak bertindak sebagai penonton netral , seperti dalam etika deskriptif tapi ia melibatkan diri dengan memberikan penilaian tentang perilaku manusia.

  1. Metaetika

Erat hubungannya dengan etika normatif. Sampai tahap tertentu etika normatif dan etika deskriptif mencakup juga kegiatan metaetika. Metaetika adalah studi tentang etika normatif, ia terkadang disebut etika analitis , karena ia menganalisa. Metaetika mengkaji makna istilah-istilah moral dan logika dari penalaran moral.

  1. Fungsi Etika

Pada dasarnya etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar bisa mencapai tujuan hidupnya. Fungsi utama etika yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan berbagai moralitas yang mungkin membingungkan bagi seseorang. Fungsi ini berangkat dari rumusan etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan sesuatu pemikiran yang lebih mendasar dan kritis[9].

Fungsi etika juga memegang peranan penting. Pendidikan profesional tidak lengkap tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tersebut. Menurut Magnis Suseno etika adalah pemikiran sistemmatis tentang moralitas ,dan yang dihasilkan secara langsung bukan kebaikan melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis F.Magnis Suseno menyatakan ada empat alasan yang menlatarkan belakanginya.[10]

  1. Etika dapat membantu dalam mengali rasionalitas dan moralitas agama,seperti mengapa Than memerintahkan ini bukan itu
  2. Etika membantu dalam mengintterprestasikan ajaran agama yang saling bertentangan
  3. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah masalah baru dalam kehidupan manusia
  4. Etika dapat membantu mengadakan diaolog antar agama karena etika memndasarkan pada rasionallitas bukan wahyu
  1. Pengertian Profesi Hukum

Profesi dalam kamus besar bahasa indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu[11]. Jenis profesi yang dikenal antara lain : profesi hukum, profesi bisnis, profesi kedokteran, profesi pendidikan (guru). menurut Budi Santoso ciri-ciri profesi adalah :

  1. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas.
  2. Suatu teknis intelektual.
  3. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis.
  4. Suatu periode panjang untuk suatu pelatihan dan sertifikasi.
  5. Beberapa standar dan pernyatan tentang etika yang dapat diselenggarakan.
  6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri.
  7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota.

Dalam sistematika etika sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, menurut hemat penulis, dapatlah diketahui bahwa etika profesi termasuk dalam bidang kajian etika sosial yakni etika yang mebicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat masyarakat.

Lalu apakah yang dikatakan profesi itu sendiri? Dan bagaimana dengan kata bekerja, apakah berbeda dengan profesi? Profesi berbeda dengan pekerjaan. Sebelum kita mempersoalkan tentang hakikat profesi, terlebih dahulu perlu diungkapkan bahwa manusia sendiri adalah makhluq yang senang bekerja. Pengertian berkerja di sini harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya dalam arti fisik, tetapi juga psikis.

Darji Darmodiharjo dan Sidharta menyimpulkan bahwa bekerja merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, khususnya bagi manusia yang memasuki usia produktif. Dengan bekerja manusia akan memperoleh kepuasan dalam dirinya. Semakin tinggi tingkat kepuasan yang ingin dicapai oleh manusia atas pekerjaan, semakin keras upaya yang diperlukan, dengan kata lain bahwa pekerjaan yang mendatangkan kepuasan yang tinggi itu menuntut persyaratan yang tinggi pula lalu semakin tinggi tuntutan persyaratannya, semakin psikis pula sifat pekerjaannya[12]. Persyaratan-persyaratan yang dilekatkan kepada pekerjaan itu pula yang menyebabkan suatu pekerjaan mempunyai bobot kualitas berbeda dengan pekerjaan lain sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi persyaratan suatu pekerjaan maka semakin berkualitas pekerjaan tersebut. Nah, nilai kualitas pekerjaan yang tertinggi itulah yang disebut dengan profesi[13].

Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar (tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial). Hal ini dikarenakan Ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia; dan Keadilan merupakan Nilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia.

Pengemban profesi hukum itu mencakup 4 (empat) bidang karya hukum, yaitu:

1) Penyelesaian konflik secara formal (peradilan yang melibatkan profesi hakim, Advokat, dan Jaksa);

2) Pencegahan konflik (perancangan hukum);

3) Penyelesaian konflik secara informal (mediasi, negoisasi); dan

4) Penerapan hukum di luar konflik.14)

Profesi hukum di Indonesia meliputi semua fungsionaris utama hukum seperti Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris, Kepolisian dan Jabatan lain. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, maka mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntukan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi ada dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.

Frans Margins Suseno (1975) mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari keperibadian profesional hukum.

  1. Kejujuran
  2. Otentik
  3. Bertanggung jawab
  4. Kemandirian moral
  5. Keberanian moral

Untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum merupakan sarana yang mewujud dalam berbagai kaidah perilaku kemasyarakatan yang disebut kaidah hukum. Keseluruhan kaidah hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tersusun dalam suatu sistem yang disebut tata hukum. Ada dan berfungsinya tata hukum dengan kaidah-kaidah hukumnya serta penegakannya merupakan produk dari perjuangan manusia dalam upaya mengatasi masalah-masalah kehidupan. Dalam dinamika kesejahteraan manusia, hukum dan tata hukumnya tercatat sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pengadaban dan penghalusan dari budi manusia.

Pengemban profesi hukum memiliki dan menjalankan otoritas profesional yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang lebih superior. Sedangkan masyarakat yang tersandung masalah hukum dan bersinggungan dengan profesi tersebut tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak berada dalam posisi untuk menilai secara obyektif pelaksanaan kompetensi tekhnikal pengemban profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Karena itu, masyarakat yang tersandung masalah hukum dan bersinggungan dengan profesi tersebut berada dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali untuk mempercayai pengemban profesi terkait. Mereka harus mempercayai bahwa pengemban profesi akan memberi pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat serta tidak akan menyalahgunakan situasinya, melainkan secara bermartabat. Dan, secara bermartabat akan mengarahkan seluruh pengetahuan dan keahlian berkeilmuannya dalam menjalankan jasa profesionalnya.

  1. Penegak Hukum
  1. Arti penegak hukum

Pengertian penegak hukum dapat dirumuskan sebgai usaha melaksanakan hukum sebgai mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:

  1. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbut lagi (percobaan);
  2. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
  3. Penyisihan atau pengecualian (pencabutan hak-hak tertentu);
  4. Pengenaan sanksi badan (pidana, penjara, pidana mati);

Dalam pelaksanaannya tugas penegekan hukum, penegakan hukum wajib menaati norma-norma yang telah ditetapkan. Notohamidjojo menggunakan empat norma yang penting dalam penegakan hukum, ytaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatautan, dan kejujuran.

  1. Kemanusiaan

Norma kemanusiaan menuntut agar dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia yang memiliki keluhuran pribadi. Dihadapan hukum, manusia harus dimanusiakan, artrinya dalam penegakan hukum manusia harus dihormati sebagai pribadi dan sekaligus sebagai mahlik social. Martabat manusia yang terkandung didalam hak-hak manusia menjadi prinsip dasar hukum, yaitu dasar kenmanusiaan dal adil dan beradab.

Manusia menuntut kodratnya adalah baik, namun kondisi hidup yang  kadangkala memaksa manusia  berbuatrjahat-justru untuk mempertahankan kodratnya itu. Untuk mempertahankan hidup, maka dia mencuri hak orang lain walaupun dia sadar bahwa mencuri hak orang lain itu dilarang oleh hukum positif. Menurut pertimbangannya, daripada mati kelaparan lebih baik bertahan hidup dengan barang curian, dan hidup adalah hak asasi yang harus dipertahankan.

  1. Keadilan

Menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah kebiasaan untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya berdasarkan kebebasan kehendak. Kebebasan kehendak itu ada pada setiap manusia. Hak dan keadilan mempunyai hubungan yang sangat erat. Adanya hak mendahului adanya keadilan. Hak yang dimiliki setiap manusia melekat pada kodrat manusia itu sendiri,  bukan semata-mata berasal dari luar diri manusia . jadi, adanya hak itu dapat diketahui dari dua sisi. Pada satu sisi hak itu melekat pada diri karena kodrat manusia, sedangkan pada sisi lain hak itu merupakan akibat hubungan dengan pihak lain melalui kontrak, keputusan hukum. Hak karena kodrat bersifat mutlak, sedangkan hak karena kontrak, keputusan hukum bersifat relative.

Hak pada sisi pertama sering disebut hak kodrat yang berasal dari hukum kodrat (ius naturale). Hak pada sisi lainnya disebut hak kontrak yang berasal dari hukum positif. Thomas aquinus menyatakan bahwa segala sesuatu yang bertentengan dengan hak kodrat selalu dianggap tidak adil.  Manusia mempunyai hak kodrat yang berasal dari tuhan, tetapi juga mempunyai kewajiban kodrat terhadap orang lain. Apabila hak kodrat itu dijelmakan kepada hukum positif, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum positif selalu dianggap tidak adil.

Keadilan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang menuntun manusia dalam berhubungan sesama  manusia. Seorang disebut adil bila mengakui orang lain sebagai orang yang mempunyai hak yang seharusnya dipertahankan atau diperolehnya. Keadilan juga dapat dalam bentuk kewajiban, sebagai hutang yang harus dibayar kepada orang lain. Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berfungsi sebagai pembayaran kembali untuk memulihkan pelanggaran pidana yang telah dilakukannya. Sanksi pidana berfungsi mengalihkan keadilan yang dirusak oleh pelaku kejahatan. John Kaplan seperti dikutip oleh muladi dan barda nawawi menyatakan, pemidanaan mengandung arti bahwa hutang penjahat telah dibayar  kembali.

  1. Kepatutan (equity)

Pada dasarnya kepatutan merupakan suatu koreksi terhadap keadilan legal. Keadilan legal adalah keadilan yang menerbitkan hubungan  antara individu dan masyarakat atau Negara. Yang diperlukan oleh manusia adalah koreksi atau perhatian khusus kepada dirinya. Kepatutan memperhatikan dan memperhitungkan situasi dan keadaan manusia individual dalam penerapan keadilan, kepatutan merupakan kebaikan yang menggerakan manusia untuk berbuat secara rasional dan menggunakan keadilan. Kepatutan menyingkirkan kekerasan dan kekejaman hukum terutama  dalam situasi dan kondisi khusus. Dengan menggunakan kepatutan, hubungan yang meruncing antara manusia dikembalikan kepada proporsi yang sewajarnya.

  1. Kejujuran

Penegak hukum harus jujur dalam menegakan hukum atau melayani pencari keadilan dan menjauhkan diri dari perbuatan curang. Kejujuran berkaitan dengan kebenaaran, keadilan, kepatutan yang semuanya itu menyatakan sikap bersih dn ketulusan pribadi seseorang yang sadar akan pengendalian diri terhadap apa yang seharusnya tidak boleh  dilakukan. Kejujuran mengarahkan penegakan hukum agar bertindak benar, adil, dan patut. Kejujuran adalah kendali untuk  berbuat menurut apa adanya sesuai dengan kebenaran akal (ratio) dan kebenaran hati nurani (ratio) dan kebenaran hati nurani. Benar menurut akal, baik menurut hati nurani. Benar menurut akal diterima oleh hati nurani.

Penegak hukum yang jujur melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, dan itu menurut pertimbangannya adalah baik. Kejujuran itu dibuktikan  oleh[14]:

  1. Perbuatan rasional (benar);
  2. Pelayanan terhadap pencari keadilan manusiawi (beradab);
  3. Bicaranya lemah lembut dan ramah (sopan);
  4. Wanita diperlakukan secara wajar dan sopan (senonoh);

 

BAB III

PEMBAHASAN

  1. Kode etik Profesi Hukum

Etika atau kode etik profesi hukum adalah norma moral yang harus ditaati oleh mereke yang berprofesi dibidang hukum. Untuk membuat hukum yang baik diperlukan oleh orang-orang yang memiliki moral dan etika yang baik. Demikian juga untuk melaksanakan dan penegakkannya. Beberapa contoh bidang-bidang profesi penegak hukum antara lain:

  1. Kode etik Hakim

Kode etik profesi hakim adalah norma etika yang berlaku dan harus ditaati oleh hakim, organisasi ini dibuat oleh organisasi mereka yang berprofesi sebagai hakim, yaitu Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), dalam munas IKAHI VIII di Bandung tanggal 30 Maret 2001 diputuskan profesi kode etik hakim Indonesia. Dalam kode etik tersebut antara lain dinyatakan[15]:

  1. Kode etik profesi hakim dan pedoman tingkah laku
  2. Maksud dan tujuan
  3. Sifat hakim
  4. Sikap hakim
  5. Kewajiban dan larangan hakim
  6. Komisi Kehormatan profesi hakim
  7. Sangsi
  8. Pemeriksaan  2. Kode etik Jaksa

Sebagai pelengkapan dari pembinaan dan etika profesi sebagai jaksa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep/074/j.a.7/1978 tanggal 17 Juli 1978 disahkan Panji Adhyaksa. Panji ini merupakan perangkat kejaksaan, lambang kebanggaan korps, lambang cita-cita kejaksaan dan pengikat jiwa korps kejaksaan. Pada panji tersebut terdapat lambang korps kejaksaan.

Kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi yang lain. Mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam satu profesi. Yang apabila nantinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang mempunyai kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga kehidupan peradilan di Negara kita akan mengarah pada keberhasilan.

Sebagai komponen kekuasaan eksekutif di bidang penegak hukum, adalah tepat jika setelah kurun waktu tersebut, kejaksaan kembali merenungkan keberadaan institusinya, sehingga dari perenungan ini, diharapkan dapat muncul kejaksaan yang berparadigma baru yang tercermin dalam sikap, pikiran dan perasaan, sehingga kejaksaan tetap mengenal jati dirinya dalam memenuhi panggilan tugasnya sebagai wakil negara sekaligus wali masyarakat dalam bidang penegakan hukum.

Dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tuigas penegakan hokum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka dikeluarkanlah kode prilaku jaksa sebagaimana tertuang dalam peraturan jaksa agung RI (PERJA) No. : Per-067/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007.

Dalam kode perilaku jaksa antara lain disebut:

  1. Kewajiban pasal (3)
  2. Mentaati kaidah hokum, peraturan perundang-undang dan peraturan kedinasan yang berlaku
  3. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang diatur dalam KUHAP.
  4. Berdasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan kebenaran
  5. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan/ ancaman, opini public secara langsung atau tidak langsung
  6. Bertindak secara objektif dan tidak memihak
  7. Memberitahukan dan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa maupun korban
  8. Membangun dan memelihara hubungan antara aparat penegak hokum dan mewujudkan system peradilan pidana terpadu
  9. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau financial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung
  10. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan
  11. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
  12. Menghormati dan melindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undang dan instrument hak asasi manusia yang diterima secara universal.
  13. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana
  14. Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
  15. Yang bertanggung jawab secara eksternal kepada public sesuai dengan kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran

    b.    Larangan (pasal 4)

Dalam menjalankan tugas profesi jaksa dilarang:

  1. Menggunakan jabatan dan atau kekuasaanya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain
  2. Merekayasa fakta-fakta hokum dalam penanganan perkara
  3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik atau dan psikis
  4. Meminta dan atau menerima  hadiah dan atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan sehubungan dengna jabatannya
  5. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau mempunyai hubungan pekerjaan, partai, atau financial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung
  6. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun
  7. Membentuk opini public yang dapat merugikan kepentingan kepenegakan hokum
  8.  Memberikan keterangan kepada public kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani

Sanksi

Jaksa yang melanggar akan diberikan sanksi yang sesuai dengan pasal 5, yaitu;

  1. (1)     Pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa terhadap Kode Perilaku Jaksa  dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang. Jaksa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang  dapat dijatuhi tindakan administratif.
  2. (2)     Penjatuhan tindakan administratif kepada Jaksa berdasarkan Kode Perilaku Jaksa tidak menghapuskan pemberian sanksi pidana, antara lain berdasarkan KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dsb; pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan turunannya serta pemberian hukuman disiplin pegawai negeri berdasarkan PP 30 Tahun 1980.
  3. (3a)    Tindakan administratif berupa pembebasan dari tugas-tugas Jaksa berarti pencabutan segala wewenang yang melekat pada fungsi Jaksa.
  4. (3b)    Tindakan administartif berupa pengalihtugasan pada satuan unit kerja yang lain maksudnya adalah pengalihtugasan pada satuan unit kerja yang kelasnya lebih rendah  paling singkat selama 1 (satu) tahun, dan paling lama 2 (dua) tahun. Setelah masa  menjalani tindakan administratif selesai, maka Jaksa yang bersangkutan dapat dialihtugaskan lagi ketempat yang setingkat dengan pada saat sebelum menjalani tindakan administratif[16].
  5. Kode Etik Advokat

Adokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Hak Imunitas Advokat adalah hak advokat yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Hak atas informasi dalam menjalankan profesinya advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan untuk pembelaan kepentingan lainnya.

Advokat dalam menjalankan tugas dilarang membeda-bedakan karena jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara kliennya.

Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat berhak atas kerahasian hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik. Advokat juga wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien, dan tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan kliennya.

Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut[17].

  1. Kode Etik Notaris

Dasar hukum mengenai keberadaan Notaris/lembaga notariat terdapat pada Buku Ke-empat KUH Perdata tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Dikenal adanya alat bukti tertulis, alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta otentik.

Yang dimaksudkan dengan akta otentik (Pasal 1868 KUH Perdata) adalah suatu akta yang didalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai / pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat.

Pejabat yang berwenang membuat akta otentik ini ditentukan, dengan undang-undang. Notaris diatur dalam NOTARIS REGLEMENT S. 1860 No. 3 yang menggantikan Instructie voor Notarissen in Indonesia S. 1822 No. 11. Yang disebut NOTARIS adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan prosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat atau orang-orang lain.

Inti tugas Notaris sebagai Pejabat Umum adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa notaris, yang pada asasnya sama dengan tugas hakim memberi putusan tentang keadilan para pihak yang bersengketa.

Notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan, maka jabatan notaris diangkat oleh kepala negara. Notaris dalam membuat grosse akta tertentu dicantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini membawa konsekwensi mempunyai kekuatan eksekutorial[18].

  1. Upaya penegakan hukum pelanggaran kode etik terhadap penegak hukum

Kode etik merupakan bagian dari hukum positif tetapi tidak mempunyai sangsi yang keras. Keberlakuan kode etik porfesi semata-mata berdasarkan moral anggota profesi, berbeda dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan dibekali dengan sangsi yang keras. Jika seseorang tidak patuh kepada peraturan perundang-undangan dia akan dikenai sangsi oleh negara, karena tidak mempunya sangsi keras, maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Malahan dia merasa seperti tidak apa-apa dan tidak berdosa.

Sering terjadinya perbuatan profesional yang mengabaikan kode etik profesi karena beberapa alasan yang paling mendasar, baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi, disamping sifat manusia yang konsumerisme dan imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan. Atas dasar faktor tersebut, maka dapat di jabarkan hambatan penegakan etika profesi hukum, Antara lain:

  1. Pengaruh sifat kekeluargaan
  2. Pengaruh jabatan.
  3. Pengaruh konsumerisme.
  4. Karena lemah Iman.
  5. Pengaruh sifat kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan itu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan ini dipandang adil, berbeda dengan perlakuan terhadap orang bukan keluarga. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku profesional hukum yang terikat pada kode etik profesi, yang seharusnya memberikan perlakuan yang sama terhadap klien.

  1. Pengaruh jabatan

Seyogyanya, salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat kepada atasan. Fungsi eksekutif terpisah dengan fungsi yudikatif. Seorang hakim memegang dua fungsi sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai hakim. menurut kode etik hakim, hakim memutus perkara dengan adil tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Perkara yang diperiksa oleh hakim diatas ternyata ada hubungan dengan seorang pejabat yang atasannya sendiri. Dalam kasus ini disatu pihak hakim cenderung hormat kepada atasan dan bersedia membela atasan sebab jika tidak mungkin hakim tersebut akan dipersulit naik pangkat atau dimutasikan. Dilain pihak, pejabat mempunyai pengaruh terhadap bawahan dan karena itu mengirim nota pada hakim agar menyelesaikan perkara tersebut dengan sebaik-baiknya yang berkonotasi pada membela atasan. Seharusnya hakim berlaku adil dan tidak memihak, namun ternyata memihak atasannya. Dalam hal ini kode etik profesi di abaikan oleh profesional. Seharusnya masalah

  1. Pengaruh Konsumerisme

gencarnya perusahaan-perusahaan mempromosikan produk mereka melalui iklan media masa akan cukup berpengaruh terhadap peningkstsn kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh penegak hukum. Hal ini mendorong penegak hukum berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan profesional, yaitu dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya.

Seharusnya pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan melakukan kerja ekstra apa saja yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan baik berkenaan dengan profesi maupun diluar profesi. Kerja keras adalah konsep manusia dan ini menjadi lambang martabat manusia. Hal ini merupakan sumber penghasilan tanpa melanggar kode etik profesi.

  1. Pengaruh lemah Iman

Salah satu syarat menjadi profesional adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-NYA. Ketakwaan ini adalah dasar moral manusia, jika manusia mempertebal iman dan takwa maka didalam diriakan tertanam modal yang menjadi rem untuk berbuat buruk, dengan takwa manusia semakin sadar bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, sebaliknya keburukan akan dibalas dengan keburukan. Dengan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa profesional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan berbagai macam bentuk materi disekitarny. Dengan iman yang kuat kebutuhan materi akan dipenuhi secara wajar dan itulah kebahagiaan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kode etik profesi adalah bagian dari hukum positif, tetapi tidak memiliki upaya memaksa yang keras. Hal ini merupakan kelemahan kode etik profesi bagi aparat penegak hukum yang lemah iman. Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka upaya alternatif yang dapat ditempuh ialah memasukkan upaya pemaksa yang keras kedalam kode etik profesi. Alternatif tersebut dapat di tempuh dengan dua cara, yaiu dengan memasukkan klausul atau kedudukan pada hukum positif undang-undang didalam rumusan kode etik profesi. Atau legalisasi kode etik profesi melalui pengadilan Negeri setempat.

  1. Klausula Penundukkan pada Undang-Undang

Setiap Undang-undang mencantumkan dengan tegassangsi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain selain taat, jika terjadi pelanggaran berati warga yang bersangkutan bersedia dikenai sangsi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya.

 

  1. Legalisasi Kode etik profesi

Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk memenuhi kode etik yang telah dibuatkan bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh dewan kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi ketua profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada ketua pengadila negeri setempat agar kode etik tersebut di sah kan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik terbut. Jadi, kekuatan berlaku dan mengikat. Apabila ada yang melanggar kode etik maka dengan surat perintah, pengadilan memaksakan pemulihan itu.

 

BAB IV

PENUTUP

  1. Kesimpulan
  1. Kode etik Hakim

Kode etik profesi hakim adalah norma etika yang berlaku dan harus ditaati oleh hakim, organisasi ini dibuat oleh organisasi mereka yang berprofesi sebagai hakim, yaitu Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), dalam munas IKAHI VIII di Bandung tanggal 30 Maret 2001 diputuskan profesi kode etik hakim Indonesia. Dalam kode etik tersebut antara lain dinyatakan:

  1. Kode etik profesi hakim dan pedoman tingkah laku
  2. Maksud dan tujuan
  3. Sifat hakim
  4. Sikap hakim
  5. Kewajiban dan larangan hakim
  6. Komisi Kehormatan profesi hakim
  7. Sangsi
  8. Pemeriksaan
  1. Kode etik Jaksa

Dalam kode perilaku jaksa antara lain disebut:

  1. Mentaati kaidah hokum, peraturan perundang-undang dan peraturan kedinasan yang berlaku
  2. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang diatur dalam KUHAP.
  3. Berdasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan kebenaran
  4. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan/ ancaman, opini public secara langsung atau tidak langsung
  5. Bertindak secara objektif dan tidak memihak
  6. Memberitahukan dan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa maupun korban
  7. Membangun dan memelihara hubungan antara aparat penegak hokum dan mewujudkan system peradilan pidana terpadu
  8. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau financial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung
  9. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan
  10. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. Menghormati dan melindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undang dan instrument hak asasi manusia yang diterima secara universal.
  12. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana
  13. Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
  14. Yang bertanggung jawab secara eksternal kepada public sesuai dengan kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran
  1. Kode etik Advokad

Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut

  1. Kode etik Notaris

Pejabat yang berwenang membuat akta otentik ini ditentukan, dengan undang-undang. Notaris diatur dalam NOTARIS REGLEMENT S. 1860 No. 3 yang menggantikan Instructie voor Notarissen in Indonesia S. 1822 No. 11. Yang disebut NOTARIS adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan prosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat atau orang-orang lain.

  1. Saran

Para pekerja profesional dituntut harus profesional sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam peraturan profesi masing-masing. Perlu adanya peraturan tegas apabila ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pekerja profesional

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Literatur

  1. A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Selaras, Malang, 2012.

Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Adnan Qohar, Pengertian Etika dan Profesi Hukum, WKPA Jombang, 2002.

  1. Purwa Hadiwardoyo, Moral dan Masalahnya, Kanisius, Yogyakarta, 1994.

Evy Lusia Ekawati, Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

Franz Magnis Suseno, Etika Dasar, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Munir Fuady, Profesi Mulia: Etika Profesi bagiHakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2006.

Soerjanto Poespowardojo, Menuju Kepada Manusia Seutuhnya Dalam Bunga Rampai Sekitar Manusia, Gramedia, Jakarta, 1994.

Suparman Usman, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.

Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Situs Internet

http://kbbi.web.id/etika

http://sherlyvhandayani.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-fungsi-jenis-peranan-dan.html

http://ujeberkarya.blogspot.co.id/2010/05/penegak-hukum-dan-kode-etik.html

[1] Suparman Usman, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hal 1

[2] Ibid, hal 3

[3] Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 38.

[4] Ibid, hal 12

[5] Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 13

[6] http://kbbi.web.id/etika

[7] A. Purwa hadiwardoyo, Moral dan masalahnya, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hal 13

[8] DRS.H. ADNAN QOHAR, Pengertian Etika dan Profesi Hukum, WKPA Jombang

[9] Franz magnis Suseno, Etika Dasar, Kanisius, Yogyakarta, hal 23

[10] http://sherlyvhandayani.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-fungsi-jenis-peranan-dan.html

[11] KBBI Hal 789

[12] Soerjanto Poespowardojo, menuju kepada manusia seutuhnya dalam bunga rampai sekitar manusia, gramedia, Jakarta, 1994, hal 72

[13] Opcit, hal 15

[14] http://ujeberkarya.blogspot.co.id/2010/05/penegak-hukum-dan-kode-etik.html

[15] Suparman Usman, Op. Cit., hal 162.

[16] Evy Lusia Ekawati, Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hal.8- 12.

[17] Munir Fuady, Profesi Mulia: Etika Profesi bagiHakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 83.

[18] A. A.Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Selaras, Malang, 2012, hal.4-6.