DPRD Bekasi Minta Bupati Bekasi Revisi Perbup No 9 Th 2019

BeritaTransparansi.co.id, Bekasi – Terkait dengan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi kepada Bupati Bekasi Nomor 170/838 DPRD tertanggal Sabtu 22 Mei 2019,

Perihal Revisi Peraturan Bupati (Perbup) Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perluasan Kesempatan tenaga Kerja khususnya pada Pasal 6, agar ditambahakan ayat yang mengatur dan menjelaskan bahwa setiap kegiatan perluasan kesempatan lapangan kerja didalam hubungan kerja industrial minimal 60% harus menyerap tenaga kerja terkait dengan Rekomendasi DPRD Kabupaten Bekasi kepada Bupati Bekasi Nomor 170/838 – DPRD tertanggal 22 Mei 2019.

Perihal Revisi Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja khususnya pada Pasal 6 agar ditambahakan ayat yang mengatur dan menjelaskan bahwa setiap kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja industrial minimal 60% harus menyerap tenaga kerja lokal (warga kabupaten bekasi).

Baca Juga:  Pandemi Covid-19, Badan Publik Tetap Berikan Layanan Informasi Publik

Gunawan, Direktur Umum FINTER (Forum Informatif Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi), mendesak agar Bupati Bekasi segera merevisi Peraturan Bupati tersebut sebagaimana yang di rekomendasi DPRD yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

“Dengan adanya rekomendasi tersebut, saat yang tepat bagi Eka Supria Atmaja selaku Bupati Bekasi yang baru dilantik beberapa waktu lalu mampu mewujudkan dan membuktikan yang menjadi janji politiknya disaat Pilkada 2017 dalam mencipatkan lapangan pekerjaan sebanyak 75.000 buat warga kabupaten bekasi.” Kata Gunawan

“Bupati sebagai Pejabat Politik jangan ragu ragu lagi’ untuk merevisi Perbup, dimaksud karena ini sudah menjadi kehendak dan keinginan rakyat yang sudah searah dengan wakil rakyat. Jadi tidak ada alasan lagi bagi Bupati Bekasi untuk berkelit atau menunda revisi perbup,” sambungnya

Baca Juga:  Tahapan Monev Badan Publik, Masuki Babak Presentasi

Bilamana ternyata Bupati Bekasi tidak juga mengindahkan rekomendasi DPRD, Lanjut Gunawan, Finter bersama elemen masyarakat lainnya akan bergerak untuk mengepung kantor pemkab bekasi,

“Jika Bupati tidak mengindahkan Rekomendasi DPRD, Kita (warga bekasi) akan serbu Pemkab Bekasi,” pungkasnya. (TOM)