Diganjar WDP, Rano Berharap Tahun Depan Dapat WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten menjatuhkan penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015 dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal sebelumnya, BPK RI menjatuhkan predikat disclaimer terhadap LKPD Pemprov Banten dua tahun berturut-turut yakni tahun anggaran 2013 dan 2014.

Anggota V BPK RI Moermahdi Soerja Djanegara di Ruang Paripurna DPRD Banten, Senin (30/5/2016), mengatakan hal yang dikecualikan dalam Opini BPK terhadap LKPD terhadap Pemerintah Provinsi Banten tahun 2015 diantaranya adalah belanja barang dan jasa. “Aset Peralatan dan Mesin dan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2015,” kata Soerja dalam sambutannya.

Moermahdi juga menjelaskan yang harus diperbaiki adalah seputar penganggaran barang digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan, mengelola aset kendaraan sesuai ketentuan dan mengamankan diri dari resiko hilang, dan memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset tetap, pencatatan yang benar serta pengarsipan secara memadai.

Baca Juga:  TIM dan AH Ditangkap Polisi Terkait Shabu

Gubernur Banten Rano Karno mengatakan peningkatan ini merupakan hasil dari kerja keras dari Tim yang terdiri dari Sekda Banten, Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten dan Inspektorat.

“Harapan kedepannya, rencana aksi yang akan dimulai Juni hingga Desember 2016 mendatang akan membuat Provinsi Banten lebih baik dan memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Ujar Rano saat jumpa pers.

(wharya)