Diduga Perusahaan ‘JAGOAN PEJABAT’ Tak Lolos Kualifikasi, Dua Proyek DPUPR Di-Upload Ulang

Beritatransparansi.com, BANTEN – Kabar tak sedap kembali beredar di kalangan pengusaha rekanan kontraktor di Banten. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) dituding melakukan rekayasa menggagalkan 2 (dua) proses tahapan lelang proyek Dinas PUPR tahun ini. Sebab diduga kuat proyek Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Pontang – Kronjo (Jenggot) senilai Rp14 M dan proyek Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Terate – Banten Lama senilai Rp12,2M sudah ‘di-ploting-kan’ pemenangnya adalah perusahaan yang dijagokan oleh oknum pejabat tinggi eselon II berinisial H yang berkuasa di salah satu SKPD Pemprov Banten. Namun faktanya, kedua perusahaan yang dijagokan tersebut malah tidak lolos kualifikasi administrasi dan teknis alias tak memenuhi syarat. Sehingga, panitia lelang memberlakukan proses Upload ulang Penawaran.

 

Kepala kesekretariatan ULP Pemprov Banten yang juga Koordinator Pokja, Saeful Bahri Maemun membenarkan adanya dua proyek DPUPR di ULP yang dilakukan Upload ulang penawaran. Namun, Saeful membantah tegas kalau peng-upload-an ulang tersebut karena adanya rekayasa seperti yang ditudingkan sejumlah pengusaha rekanan kontraktor untuk memenangkan salah satu perusahan tertentu.

 

“Wah itu tidak benar, yang benar itu adalah tidak ada satupun rekanan yang memenuhi syarat kualifikasi administrasi dan teknis dalam proses lelang kedua proyek itu. Perusahaan itu tidak lolos administrasi dan teknis, sehingga harus dilakukan pembukaan penawaran ulang,” kata Saeful saat didampingi Sekretaris ULP, Syaepuddin Al-Zein di ruang kerja Kabag Adpem dan Pengadaan Barang/ Jasa, Selasa (25/4/2017) kemarin.

 

Saeful menjelaskan, pada kedua lelang tersebut ada beberapa dokumen dari pihak rekanan yang saat pra-kualifikasi tidak sesuai dengan pembuktian kualifikasi. Sehingga mengakibatkan tidak masuk dalam kriteria dan digugurkan sementara untuk memasukan penawaran ulang.

 

“Tahapan proses lelang dapat diulang bilamana tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan kualifiasi, baik administrasi maupun teknis. Untuk lebih rinci kekurangannya, silahkan ditanya langsung kepada Pokja masing-masing yang memegang proyek tersebut,” ucapnya.

 

Di tempat terpisah, pengusaha rekanan kontraktor berinisial AC yang namanya minta tidak disebutkan kepada Tribun Pos mengatakan, dugaan praktik kotor yang terjadi di Pokja dan ULP Banten sudah lama terjadi dan sangat nampak sekali. Bahkan AC menuding, jika rata-rata proyek raksasa yang nilainya sangat fantastik di atas belasan miliaran rupiah itu, sudah di-plot-kan untuk jatah bagi-baginya para oknum pejabat tinggi di Pemerintahan Provinsi Banten. Tak sampai disitu saja, kabarnya juga, beredar deras diduga kuat ada jatah bagian oknum pejabat tinggi lainnya di lembaga negara Banten (non Pemprov).

 

“Kita pengusaha/ kontraktor lokal, akan kesulitan mengharapkan proyek besar di Provinsi Banten ini kang. Persaingan yang terjadi dalam mendapatkan proyek lelang khusus kontruksi di Dinas PUPR itu sudah tidak sehat lagi. Indikasi tidak sehatnya proses lelang sudah terlihat sejak awal akan dilakukannya tender proyek. Belasan paket mega proyek konstruksi puluhan miliar rupiah di DPUPR sudah jatah bagian masing-masing oknum pejabat penguasa di Banten ini. Sehingga bisa dilihat dan dinilai sendiri, berbagai upaya rekayasa kotor dilakukan panitia lelang Pokja ULP untuk menggiring atau meng-goal-kan perusahaan pesanan yang sudah di-ploting milik oknum pejabat tersebut,” papar AC.

 

AC mencontohkan, terkait lelang proyek Pembangunan Jalan Propinsi Ruas Jalan Pontang – Kronjo – Mauk, STA 2+100 S/D 6+500 (Wilayah Utara) dengan nomor Dokumen Pengadaan: Dok.LU/ 4831099/ Pokja 007-PUPR/ULP/2017 tertanggal 21 Maret 2017.

 

Di dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) disebutkan, semula harus melampirkan Surat Izin Layak Operasi (SILO) bagi peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan proyek. Seperti Excavator 80-140 HP kapasitas 100 HP, Motor Grader 100 HP dan Tandem Roller 6-8 T kapasitas 7 T.

 

“Silahkan di cek perusahaan yang terindikasi pesanan di-ploting milik oknum pejabat, apakah dalam penawarannya sudah melampirkan atau tidak scan bukti milik sendiri atau surat dukungan untuk bukti sewa disertai dengan foto visual dan dapat diperlihatkan pada saat on the spot dalam data pendukung peralatan utama (diupload) di Dokumen Penawaran Teknis. Kalau tidak ada meng-upload data pendukung tersebut atau tidak mampu menunjukan kebenaran bukti dan lokasi alat, gugur evaluasi teknisnya. Kita lihat saja yang terjadi, panitia lelang jangan main mata dan melakukan kongkalinkong yaa,” ungkapnya.

 

Terkait pencantuman aturan SILO oleh panitia Pokja lelang, dinilai AC sebagai bentuk akal-akalan agar perusahaan yang terindikasi pesanan yang di-ploting milik oknum pejabatlah yang menang.

 

“Coba juga di cek apakah aturan SILO ada dalam Peraturan Presiden (Perpres). Aturan itu tidak ada. Lalu tujuan pencantuman SILO apa, kalau tidak aturan itu mungkin sengaja ditambahkan untuk menggiring pemenangan perusahaan orderan tertentu,” katanya.

 

Lalu ada juga aturan diwajibkan melampirkan rekening koran perusahaan 1 bulan terakhir dengan nilai minimal sebesar 10% modal dalam rekening giro dari nilai total HPS. Dikatakan AC, dalam hal ini Pokja terlalu berlebihan membuat aturan itu. “Betul di Perpres disebutkan, bahwa Pokja boleh menambahkan dan mengurangi ketentuan dalam dokumen syarat lelang. Tapi ingat, bukan berarti mempersulit. Karena kita harus ketahui bahwa amanah dari lahirnya Perpres adalah untuk mempermudah proses pengadaan barang/jasa bukan malah mempersulit,” ucapnya.

 

Senada dengan AC, pengusaha berinisial AP yang juga tidak berkenan disebutkan namanya mengatakan, sedari awal proses lelang, dirinya mencium adanya perusahaan-perusahaan yang ikut lelang diduga berafiliasi ke Pokja ULP Banten. Disebutkannya, untuk mengkondisikan pemenangan perusahaan tertentu, bukan tak mungkin oknum pejabat Pokja, ULP maupun PPK membocorkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS yang menjadi kunci petunjuk dari ketentuan prasyarat kualifikasi lelang.

 

“Biasanya, modus oknum pejabat panitia lelang, sebelum tayang si oknum lebih dahulu membocorkan HPS dan KAK ke perusahaan ploting yang akan dimenangkan. Sebelum tahapan upload penawaran ke LPSE, biasanya perusahaan plotingan tadi berkoordinasi dahulu ke oknum Pokja berdasarkan bocoran KAK yang sudah dipegangnya. Jelas kalau begini, perusahaan tersebut bisa menang mutlak,” ungkapnya.

 

Bahkan jelasnya, yang parahnya lagi ada oknum nakal pejabat Pokja yang berani minta uang muka ‘sukses fee’ ke pengusaha dengan menjanjikan memberikan paket proyek. Dan faktanya, tidak satu pengusaha yang tertipu. “Proyek tidak didapat, uang yang diberikan raip tak dikembalikan. Dan itu bukan rahasia umum lagi,”ungkapnya.

 

Menyikapi hal tersebut Syahrial Deny, Ketua Front Pemantau Kriminalitas (FPK) Bantenmenilai Pokja ULP Pemprov Banten sudah tidak profesional dalam bekerja. Menurutnya kehancuran Jilid II Provinsi Banten tak lama lagi akan terungkap, jika demikian faktanya.

 

“Kita minta aparat hukum baik Polda maupun Kejati untuk melakukan pendalaman dan uji forensik dalam kasus ini, demi rasa keadilan, sebab kita mendengar dan mendapati informasi praktek seperti ini banyak terjadi di Pokja ULP Banten,” ujarnya.

 

Deny menambahkan adanya isu mafia proyek di Pokja ULP Banten harusnya menjadi atensi khusus dari Tim Saber Pungli Banten.

 

Sementara itu Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) dan Ketua ULP Pengadaan Barang/ Jasa Setda Banten, Mahdani belum bisa dikonfirmasi. Jadwal audiensi konfirmasi yang dijadwalkan Mahdani pada Selasa (25/4/2017) pagi kemarin, tidak ditepatinya. Padahal sebelumnya, Mahdani sudah membuat janji dengan wartawan media ini, saat disambangi di ruang Biro Adpem lantai 5 Gedung Perkantoran Terpadu Komplek KP3B Curug, Serang – Banten.

 

“Maaf saya terburu-buru belum punya waktu, ini saja ditunggu oleh pak Sekda. Bagaimana kalau Selasa saja ya, pagi jumpa saya,” katanya mengumbar janji kepada wartawan media ini, Kamis (20/4/2017) lalu. (bt/tribun pos)