Dianggap Tidak Transparan, Warga Gugat Ketua RT

 

Beritatransparansi.com, Ketua RT di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dilaporkan warganya ke Komisi Informasi (KI) Banten karena diduga tidak transparan dalam hal mengelola keuangan RT.

Kasus ini berawal dari Zainal Abidin selaku warga mengajukan permohonan informasi kepada Ketua RT terkait laporan pembukuan tahun 2015, namun sampai kepada surat keberatan Ketua RT tidak memberikan jawaban, maka Zainal langsung bawa permasalahan ini ke KI Banten setelah menempuh beberapa prosedur.

Zainal meminta laporan keuangan tahun 2015 RT 14/04 secara rinci dan lengkap serta bukti-bukti pembayaran. “ terdapat 78 KK dan setiap KK dipungut sumbangan sebesar Rp 200.000, jika dikalikan mencapai Rp. 15.600.000 perbulan, apabila dalam setahun capai Rp. 187.200.000” Ujar Zainal saat dikonfirmasi beritatransparansi.com, Senin (22/8/2016).

Baca Juga:  Pemprov Banten Raih Apresiasi Dari Kementerian Keuangan Atas Predikat WTP 2019

Zainal menduga Ketua RT tersebut tidak menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan.

 

Baca Juga: Jokowi Jamin Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Baca Juga: Mendes Eko Sambangi KPK Minta Bantuan Soal Pengawasan Dana Desa

Baca Juga: Wasekjen Golkar Ali Mochtar Ngabalin Minta Informasi Ke KPK

 

Tidak hanya itu Zainal juga menambahkan, jika sudah mendapatkan informasi tersebut secara rinci dirinya akan membawa permasalahan ini ketingkat yang lebih jauh lagi. “ Saya akan lanjutkan permasalahan ini ke Pidana dengan pasal 372 mengenai Penggelapan” Kata Zainal.

Terhadap permasalahan ini Zainal menjelaskan bahwa dirinya merasa tidak nyaman atas ketidakterbukaannya Ketua RT tersebut. “ Saya merasa tidak nyaman tinggal disana, kemungkinan rumah saya akan saya kontrakan”. terang Zainal.

Baca Juga:  Pendekar Banten Dukung Erick Tohir Jalankan Tugas Negara Demi Kepentingan Rakyat

Ditempat terpisah, Ade Jahran mengaku benar sengketa informasi itu ada. “Ya betul, ada seorang warga kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang menggugat Ketua RTnya sendiri. Dasarnya ialah ketika warga tersebut meminta laporan pembukuan, sang RT tidak memberikannya. Padahal warga merasa telah membayar iuran sebesar Rp 200 ribu perbulan per Kepala Keluarga (KK) sedangkan jumlah KK pada RT tersebut sebanyak 78 KK” Ujar Ade selaku Ketua Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KI Banten saat dihubungi via telpon.

Ade menjelaskan bahwa pihaknya sudah menggelar persidangan pertama dengan agenda pemeriksaan awal pada Selasa (16/82016) lalu, pihak termohon (Ketua RT) tidak menghadiri persidangan dan sidang selanjutnya akan digelar pada tanggal 29 Agustus 2016 mendatang.

Baca Juga:  Polres Serang Berhasil Tangkap Pelaku Penggelapan Sepatu Milik PT PWI

Meski sengketa tersebut hanya tingkat RT, menurut Ade, sesuai aturan KI Banten tidak dapat menolak setiap adanya permohonan, Kasus ini juga kemudian menjadi sorotan Komisi I DPRD Banten yang mempertanyakan langkah KI Banten yang tetap memproses sengketa tersebut.

Komisi I juga mengusulkan agar KI Banten dibentuk di tingkat kabupaten atau kota. “Memang dalam undang-undangnya itu diperbolehkan untuk membentuk KI tingkat kabupaten dan kota. Karena selama ini juga yang banyak melakukan sengketa itu berasal dari Tangerang. Namun, yang terpenting ialah keseriusan pemerintah daerah untuk membentuk KI di daerah masing-masing,” papar Ade. (bt)