Di Duga Lakukan Pungli, Tim Kuasa Hukum Klarifikasi

Beritatransparansi.com, Lampung Tengah- Issu beredarnya pungutan liar (Pungli) dalam pembebasan Lahan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) warga Kelurahan Bandarjaya Timur yang dilakukan oleh oknum yang tak lain adalah Tim kuasa hukum masyarakat setempat tidak benar.
Pasalnya, kesepakatan antara masyarakat dan tim kuasa hukum masyarakat setempat telah menyepakati  besaran fee yang akan diberikan jika pembebasan lahan JTTS milik warga setempat bisa gol dan sesuai dengan tuntutan.
Dugaan pungli yang disangkakan terhadap tim kuasa hukum warga setempat yang di seru-serukan satu warga berinisial H.R dari kelurahan tersebut yang mengatasnamakan seluruh warga membuat berita ini mencuat. Padahal dalam kesepakatan bersama seluruh warga telah menyepakatinya.
Kuasa Hukum Kelurahan Bandar Jaya Timur Wahrul Fauzi Silalahi didampingi rekannya M.Yunus mengatakan, bahwa pihak tim pengacara tidak pernah melakukan pungli dan bahkan sampai mengancam warga sebagai mana yang diberitakan oleh media massa.
“Kami tegaskan tidak ada yang namanya pungli. Tim pengacara hanya meminta imbalan (sukses fee) berupa pemotongan besaran antara Rp 5.000 hingga Rp 12.000 tergantung besaran lahan yang akan dibangun JTTS besaran pemotongan ini pun sudah di sepakati bersama pada pada September 2015 yang lalu,” terangnya.
Ia menegaskan, tim pengacara sudah sepakat dalam penetapan sukses fee bahwa besarannya tidak membebankan warga karena uang yang diberikan pemerintah nantinya akan digunakan kembali untuk mencari lahan baru untuk tinggal atau yang lainnya.
“Adanya warga yang menolak untuk dilakukan pemotongan adalah hal yang wajar dan tim pengacara tidak pernah akan memaksa warga untuk harus mengeluarkan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya,”bebernya.
Lebih lanjut dikatakannya, Adanya kekhawatiran dari masyarakat bahwasannya jika tidak memberikan tim pengacara sejumlah uang maka besaran dana ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan akan hangus dan masyarakat akan mendapatkan besaran uang ganti rugi sebagai mana yang ditetapkan pada tahun 2015 yang lalu.
“Ganti rugi yang akan diterima oleh masyarakat adalah besaran ganti rugi yang telah diputuskan di pengadilan negeri, sedangkan untuk besaran ganti rugi yang dikeluarkan oleh BPN di tahun 2015 tidak berlaku lagi,” jelasnya.
Sementa itu, menyikapi persoalan satu warga yang mengatasnamakan semua warga, Ali yang mewakili semua warga Bandar Jaya Timur angkat bicara.
Ia menegaskan, hanya satu orang yang menolak besaran dana sukses fee yang telah ditetapkan dan disepakati oleh warga dan tim pengacara sebelumnya, sedangkan untuk semua orang di Kelurahan Bandar Jaya Timur tidak ada keberatan sedikitpun.
Ia menambahkan, bahwa tim pengacara sudah melakukan segala hal dan selama hampir setahun telah mengurus masalah tuntutan warga terkait JTTS.  “Jika  warga dibebankan besaran sukses fee mulai dari Rp 5.000 hingga Rp 12.000, itu tidak akan menjadi masalah besar, karena pada putusan pengadilan negeri besaran ganti rugi masyarakat naik 2 – 3 kali lipat,” kata Ali.
Dikesempatan yang sama, Kepala Kampung (Kakam) Banjar Jaya Timur Zaenal menekankan, bahwa persoalan kecil yang terjadi akibat fitnah pungli yang di lakukan jangan sampai menimbulkan keributan di Kelurahan Bandar Jaya Timur. Hanya karena adanya satu warga yang menolak dan mengatasnamakan semua warga Bandar Jaya Timur.
“Diharapkan kepada masyarakat agar memberikan pengertian dan arahan kepada warga yang menolak yaitu H.R, untuk tidak memperkeruh suasana. Sesuai dengan arahan dari Tim Pengacara jika tidak setuju tidak ada paksaan untuk masyarakat harus membayar,” ujar Zainal.
Dilain kesempatan yang sama terpisah, saat di konfirmasi Ketua Komisi I DPRD Lamteng Sumarsono, selaku perantara masyarakat dengan tim kuasa hukum membenarkan bahwa kesepakatan sukses fee dilakukan antara masyarakat dan kuasa hukum.
“Tidak ada paksaan dalam kesepakatan yang dilakukan. Fee sebenarnya dulu hanya minim sekali yakni Rp2.500,- karena dalam persidangan hingga sampai 20 kali persidangan makanya masyarakat sepakat menambah besarannya. Sebeb, perjuangan para kuasa kukum dalam membela meraka (masyarakat) berlangsung lama hampir setahun,” pungkasnya. (angga/red)