Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Digratiskan

Beritatransparansi.com, Serang – Warga Banten jangan takut terkena denda karena terlambat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), karena pemprov akan membebaskan sanksi atau denda PKB bagi warga yang menunggak.

 

Kepala DPPKD Banten, Nandi S Mulya, Senin (21/11/2016) mengatakan, pemberlakuan bebas denda PKB ini tidak selamanya, namun hanya berlaku dari tanggal 22 September sampai 31 Desember 2016.

“Pembebasan denda keterlambatan pembayaran PKB tersebut dalam rangka memperingati ulang tahun Provinsi Banten yang ke 16,” ujar Nandi.

 

Ditambahannya, Selain membebaskan denda PKB, Pemprov Banten juga membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bagi pemilik kendaraan bermotor jika pembayaran pajaknya telah melebihi batas, maka pemilik hanya diwajibkan membayar pokok pajaknya saja.

 

“Program ini diperkuat dengan Pergub. Sudah ada dasarnya, yaitu pergub No 74 Tahun 2016 tentang penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor mutasi luar daerah, dan penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ucapnya.

 

Senada diungkapkan Kabid Pendapatan pada DPPKD Banten, Abadi Wulianto. Menurutnya, pembebasan sanksi pajak berlaku disemua kantor samsat Banten, samsat keliling, dan gerai yang tersebar diseluruh Banten.

 

 

” Tujuan dari program ini untuk menambah pendapatan pajak Banten dan memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan yang telat bayar pajak. Kami mengajak masyarakat banten untuk memanfaatkan kesempatan ini,” ujarnya.

 

Abadi menjelaskan, pihaknya sudah mengirimkan Pergub yang sudah disyahkan tersebut kepada 11 UPT yang ada di 8 kabupaten dan kota. Penghapusan denda dan biaya balik nama kendaraan dari luar daerah sudah bisa diberlakukan oleh maisng-masing UPT,” tegasnya.

 

 

Apalagi  pemerintah saat ini masih bergantung terhadap pajak dari sektor kendaraan. Karena untuk pajak bagi hasil dari sejumlah potensi yang ada jumlahnya masih relatif sedikit.

“Karena untuk given kan memang masih terbatas ya. Oleh karena itu kami terus menggenjot potensi pajak dari sektor lain, seperti pajak kendaraan ini,” terang dia.

 

 

Wakil ketua komisi III DPRD Banten Tubagus Luay Sofhani menyambut baik atas diberlakukannya kebijakan penghapusan denda keterlamabatan pembayaran kendaraan dan biaya balik nama kendaraan dari luar provinsi tersebut. Apalagi pajak kendaraan memiliki andil besar dalam pendapatan daerah.

 

 

“Ini kan bagian dari strategi agar kendaraan yang nunggak bisa bayar dan kendaraan dari luar juga bisa dibalik nama ke Banten. Sehingga pajaknya bisa menambah PAD Banten,” jelas Luay.

 

 

Sedangkan ketika ditanya besaran target hanya 2 persen dari porgram tersebut, anggota banggar DPRD Banten ini menyatakan sangat realistis. Karena jika dihitung rentan waktu kebijakan hingga 2 bulan, maka angka 2 persen dianggap mampu dipenuhi oleh DPPKD melalui UPT yang ada.

 

 

“Saya kira ini sangat moderat ya. Meskipun bisa sebenarnya sampai 5 persen targetnya, tapi kan tidak moderat. Tapi kalau 2 persen ini sangat modertat,” tegasnya.

 

Oleh karena itu Luay juga berharap, agar kesadaran warga Banten untuk memanfaatkan program pemerintah tersebut. Karena semata-mata pencanangan kebijakan itu dilakukan dalam rangka untuk mendongkrak peembayaran pajak kendaraan dari masyarakat.
 

“Melalui kesempatan ini saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk memaksimalkan kebijakan ini. Ini kan sebenarnya meringankan biaya wajib pajak, karena tidak harus memebayar dendanya. Tapi untuk pembayaran pokok pajaknya tetap harus dibayarkan,” tutupnya. (bt/red)