Dapat Nilai WDP, Jokowi : Menjadi PR Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara

Jakarta, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menyampaikan melalui surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, Senin (6/6/2016).

 

BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP tahun 2015. Hasil pemeriksaan BPK pada LKPP tahun 2015 juga mengungkapkan beberapa permasalahan yakni penerapan standar akutansi pemerintah berbasis akrual belum didukung dengan kebijakan akutansi.

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan intruksi kepada para pimpinan Kementrian/Lembaga dalam hal mengelola keuangan negara harus transparan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

 

“Pemeriksaan ini harus kita terima sebagai momentum untuk perbaikan, pembenahan, dan hasil pemeriksaan BPK menjadi PR kita untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara,” Ujar Jokowi.

Baca Juga:  Hari Ke 9 Ops Ketupat Kalimaya 2020, Kapolres Serang Kota Tinjau Chek Point

 

Jokowi berharap bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, dan dapat dipastikan bahwa rakyat mendapatkan manfaat dari pengelolaan APBN tersebut.

 

Berdasarkan informasi yang dilansir dari beritasatu.com, Pada APBN Tahun 2015, pemerintah merealisasikan pendapatan sebesar Rp 1.500,02 triliun atau turun 2,74 persen dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 1.550,49 triliun.

(bt)